Kejari Kapuas Hulu Akan Bantu PDAM Tagih Tunggakan Air Pelanggan

pena iklan

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kejari Kapuas Hulu dengan PDAM Kapuas Hulu terkait penyelesaian masalah Hukum dan Tata Usaha Negara di aula Bank Kalbar Cabang Putussibau, Kamis (26/11)

Penakapuas.com - Menjadi perhatian pelanggan, khususnya pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kapuas Hulu untuk tidak melalaikan pembayaran tagihan rekening air yang menjadi kewajiban.

Jika tidak, maka bagi pelanggan yang menunggak tagihan harus berurusan dengan petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) Kapuas Hulu. 

Hal itu, menyusul telah disepakatinya dokumen Memorandum of Understanding (MoU) antara Kejari Kapuas Hulu dengan PDAM Kapuas Hulu diaula Bank Kalbar Cabang Putussibau, Kamis (26/11).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu Eddy Sumarman bersama para Jaksa Pengacara Negara pada Kejari Kapuas Hulu dan Direktur PDAM Kapuas Hulu Muhammad Sainihadi.

Saini Hadi Kepala PDAM Kapuas Hulu mengatakan dirinya menyambut baik adanya kerjasama dengan Kejari Kapuas Hulu tersebut. Menurutnya kerjasama ini bisa membantu pihaknya dalam meningkatkan efektivitas penerimaan tagihan air pelanggan.
 
"Tapi kita tidak serta merta langsung menyerahkan soal tunggakan penagihan pelanggan itu ke Jaksa. Kita akan usahakan dulu melakukan penagihan secara prosedur. Namun seandainya pelanggan tidak kooperatif dalam pembayaran tagihan baru kita akan berikan kuasa kepada kejaksaan untuk menagihnya," ujarnya.

Selain itu kata Saini Hadi, dari pihak Kejari Kapuas Hulu bukan hanya soal tunggakan saja yang bisa dimintakan pendampingan. Namun ada beberapa hal lainnya lagi seperti adanya pencurian air dari masyarakat maupun adanya gugatan perdata. 

"Kita juga juga bisa minta pendampingan kepada Kejari Kapuas Hulu ketika kita mendapat gugatan perdata karena mereka itu juga sebagai Jaksa Pengacara Negara," jelasnya. 

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu Eddy Sumarman melalui Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Tri Hantoro menyampaikan dengan dilaksanakannya MoU ini akan segera ditindaklanjuti oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejari Kapuas Hulu dengan menerbitkan Surat Kuasa Khusus yang akan digunakan untuk penagihan dan penertiban tunggakan iuran pelanggan serta memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum,dan tindakan hukum lainnya kepada PDAM Kapuas Hulu baik di dalam maupun di luar pengadilan.
"Keberadaan Jaksa selaku Pengacara Negara diakui berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2003 tentang Kejaksaan RI Pasal 30 ayat (2), dimana Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah," jelas Tri.

Tri menjelaskan, ruang lingkup bidang Perdata Tata Usaha Negara (Datun) sendiri meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya kepada negara atau pemerintah yang meliputi lembaga/instansi pemerintah pusat atau daerah, BUMN, BUMD.
 
"Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia serta memberikan Pelayanan Hukum kepada masyarakat," pungkasnya. (taufiq) 
Advertisement
pena iklan

Related

Kapuas Hulu 971473270702821627

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item