Bahas Batas Wilayah, Bupati Terima Kunker Komisi I DPRD Kalbar

pena iklan pena iklan

Bupati Kapuas Hulu AM Nasir saat memberikan sambutan dalam Kunker Komisi I DPRD Provinsi Kalbar diaula DPRD Kapuas Hulu, Jumat (4/9)

Penakapuas.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu menggelar pertemuan bersama Komisi I DPRD Provinsi Kalbar di ruang sidang Gedung DPRD Kapuas Hulu, Jumat (4/9/2020). Hadir Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar Syarif Amin, Ketua Komisi I Angelina Fremalco beserta beberapa anggota. Hadir Bupati Kapuas Hulu AM Nasir, Wakil Bupati, Ketua DPRD Kapuas Hulu beserta anggota, Forkopimda, Sekda berserta pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Kapuas Hulu dan tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kapuas Hulu AM Nasir menyampaikan ekspsose tentang gambaran umum Kabupaten Kapuas Hulu, terutama yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, tentang batas wilayah.

"Terkait batas administrasi wilayah yang menjadi fokus monitoring komisi 1 DPRD Kalbar, beberapa waktu lalu kami bersama kepala OPD dan kepala bagian di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu bersama kecamatan, menyelesaikan batas desa antar kecamatan," kata AM Nasir.

Nasir menyampaikan, terkait tata batas wilayah ini memang sering mengalami perubahan, contoh ketika dilakukannya pemekaran desa, mestinya batas wilayah antar desa induk dan pesa yang dimekarkan dituntaskan.

"Namun desa ini kadang lupa saat pemekaran bahwa desa pemekaran lebih luas dari desa induk. Namun kita bersyukur kalau untuk Kapuas Hulu beberapa sudah tuntas," ucap Bupati.

Nasir juga menyampaikan, Kapuas Hulu merupakan kabupaten perbatasan, baik antar kabupaten, provinsi hingga berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Seperti ruas jalan lintas timur yang sudah tembus menuju Provinsi Kaltim dan tinggal peningkatan.
"Kemudian Kapuas Hulu juga berbatasan darat lini 1 dengan negara Malaysia, ada 6 kecamatan berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia," ucap Nasir.

Demikian juga perbatasan antar kabupaten, Kapuas Hulu dengan Kabupaten Sintang. Dimana proses penegasan batasnya dibantu oleh pusat dan provinsi.

Lebih lanjut Bupati Kapuas Hulu dua peridoe ini mengatakan, untuk penanganan batas desa antar kecamatan menjadi kewenangan kabupaten. Nasir mengapresiasi bahwa Kecamatan Jongkong 1 diantara 278 desa di Kapuas Hulu sudah tuntas.

"Kecamatan Jongkong sudah menyelesaikan semua segmen, sehingga sudah bisa ditetapkan secara keseluruhan luas wilayahnya," kata Nasir.

Dijelaskan Nasir, penegasan batas desa, maupun desa antar kecamatan di Kapuas Hulu tidak lepas dari dibentuknya tim Desk Resolusi Konflik (DRK) dan Forclime GIZ dengan dilakukan pemetaan wilayah.

Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kalbar Angelina Fremalco menyampaikan, masalah batas wilayah ini menjadi prioritas Komisi I.

"Dari sekian banyak jadwal, kami lebih fokus pada batas, karena berkaitan dengan batas rawan konflik. Saya sangat mengapresiasi kepada Pemkab Kapuas Hulu. Jadi kita bersyukur atas komitmen pak Bupati, tidak semua kabupaten seperti itu, dengan adanya tim penegasan batas wilayah," ucap Angelina. (taufiq)
Advertisement

Related

Kapuas Hulu 7935863224849547710

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item