Dandim dan Sekda Tak Yakin ASN dan TNI Beri Dukungan KTP Calon Perseorangan

pena iklan


Penakapuas.com - Dari pengawasan verifikasi faktual calon perseorangan Pilkada serentak 9 Desember tahun 2020 oleh Bawaslu Kapuas Hulu baru - baru ini ditemukan ratusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang memberikan dukungan terhadap calon perseorangan yakni Edy Suhita (Akok) berpasangan dengan Dominikus Sehen. Dukungan KTP yang ditemukan tersebut ASN, TNI - Polri, perangkat desa dan penyelenggara Pemilu.
Sekda Kapuas Hulu Mohd Zaini saat dihubungi mengaku tidak yakin apa yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu adanya temuan KTP ASN yang memberikan dukungan pada calon perseorangan pada Pilkada 2020 ini.
"Mohon maaf bang, menurut info yang saya terima bahwa ada beberapa anggota masyarakat yang komplain terkait KTP nya dipergunakan dalam daftar dukungan calon perseorangan. Padahal yang bersangkutan tidak merasa memberikan dukungan, mungkin demikian juga halnya yang ASN," katanya, Selasa (7/7).


Mantan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini menegaskan sesuai aturan sudah jelas bahwa ASN harus netral. "Tetapi apabila ada ASN yang seperti itu akan kita sampaikan surat teguran sebagai sanksi," tegas Sekda.
Hal serupa diungkapkan Dandim 1206 Psb Letkol Inf Basyarudin, dirinya mengaku heran dan jika KTP anggota TNI dimasukan sebagai daftar dukungan bagi calon perseorangan. 
"Sedangkan TNI tidak memilih, itu lucu bin ajaib," ucapnya. 
Namun kata Dandim, bisa saja anggota TNI dimasukan sebagai daftar dukungan bagi calon perseorangan jika anggota TNI tersebut sudah purnawirawan. 
"Yang jelas tukang input data KTP itu perlu dicek. Dapat darimana dia KTP TNI itu," ucap Dandim. 
Dandim menegaskan bahwa prajurit TNI di jajarannya tetap bersikap netral dalam Pilkada di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana aturan yang berlaku. 
Menurut dia, hukumannya sangat berat jika terbukti ada oknum anggota yang terlibat dalam pesta demokrasi di Bumi Uncak Kapuas. 
"Kita sudah tahu hukumannya berat. Kalau sekali kita tidak netral maka tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ancaman tertinggi, yah diproses secara pidana militer karena melanggar aturan," pungkas Dandim. 
Sebelumnya Haidir Komisioner Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu menjelaskan, selama proses pengawasan verifikasi faktual ditemukan dilapangan beberapa Kartu Tanda Penduduk (KTP) masyarakat yang tidak boleh mendukung. 
"Ini berdasarkan data B.1.1 KWK, yang menurut PKPU 1 2020 pasal 18 ayat 7, mereka tidak boleh memberikan dukungan seperti, ASN, TNI Polri, perangkat desa dan penyelenggara," ucapnya.
Menurut data Bawaslu Kapuas Hulu, terhimpun ada 89 orang ASN mendukung calon perseorangan, TNI-Polri ada 6 orang, penyelenggara pemilu 157 orang, dan perangkat desa 215 orang. "Total ada 467 orang," ujarnya.
Untuk itu kata Haidir pihaknya telah menyampaikan ke Panwascam, dan PPKD untuk melakukan saran perbaikan, dan koreksi langsung sesuai kewenangan sebagai pengawas. (taufiq)
Advertisement

Related

Kapuas Hulu 3323917138775235529

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item