Tidak Ada Upeti di PETI Bunut Hulu

pena iklan

Bupati, Kapolres, Dandim dan Ketua DPRD Kapuas Hulu saat meninjau langsung ke lokasi PETI di Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu. Tak satu pun ditemukan alat berat (excavator) beroperasi dan penambang yang sedang beraktivitas dilokasi tersebut, Rabu (24/6)

Penakapuas.com - Adanya informasi upeti atau dana pengamanan dan 70 excavator beroperasi pada kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu oleh salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kalbar akhirnya mencuat di media sosial baru - baru ini.
Tak ingin masalah PETI ini bergejolak, Bupati, Kapolres, Dandim dan Ketua DPRD Kapuas Hulu turun langsung meninjau kelokasi PETI tersebut untuk menindaklanjuti pemberitaan yang beredar di masyarakat, Rabu (24/6).
Saat peninjauan dilokasi tersebut, tidak sesuai dengan pemberitaan yang ada di media sosial. Bahkan saat dilakukan peninjauan, tidak ditemukan satu pun alat berat (excavator) yang beroperasi apalagi penambang yang beraktivitas dilokasi PETI.
Herman Kepala Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu tidak membantah jika ada kegiatan PETI dilokasinya yang menggunakan alat berat (excavator). "Memang PETI di desa kami ini sudah lama berlangsung, namun dulunya manual dan baru - baru ini saja menggunakan alat berat. Hanya saja jumlah alat berat yang digunakan tidaklah seperti apa yang diberitakan, apalagi kita dikabarkan memberi upeti mencapai Rp2 milyar perbulan pada pihak tertentu. Itu Bohong," katanya saat ditemui dilokasi PETI, Rabu (25/6).

Herman menjelaskan, pihaknya menyadari jika kegiatan PETI yang ada di desanya tersebut melanggar aturan, namun mau bagaimana lagi karena ini sudah menjadi mata pencaharian masyarakat. 
" Ada 100 lebih warga yang menggantungkan hidupnya di PETI ini," ucapnya.
Lanjut Herman, atas kunjungan Bupati, Kapolres, Dandim dan Ketua DPRD Kapuas Hulu dirinya menyambut baik, bahkan dengan kunjungan mereka diharapkan ada solusi atas permasalahan ini. "Kami hanya ingin bagaimana masyarakat bekerja ini nyaman dalam bekerja alias legal, makanya kami juga sudah mengajukan izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ke pemerintah satu tahun lalu," ujar Herman.
Sementara itu Bupati Kapuas Hulu AM Nasir mengatakan, dengan adanya pemberitaan terkait kegiatan PETI di Bunut Hulu, pihaknya mulai dari Dandim, Polres dan DPRD Kapuas Hulu dibuat kalang kabut. Pihaknya disibukan dengan telponan dari atasan masing - masing untuk mengklarifikasi kebenaran berita yang beredar.
"Makanya kami langsung mengecek lokasi pertambangan disini agar jelas apa yang terjadi sebenarnya," ucap Bupati.
Bupati mengharapkan, kegiatan PETI yang dilakukan di Bunut Hulu saat ini jangan sampai terlalu merusak lingkungan. Harusnya ketika usai melakukan galian lobang tersebut masyarakat cepat segera menutupnya kembali.  
"Sementara untuk izin WPR di Desa Beringin ini memang masih dalam proses, mudah - mudahan izin WPR ini cepat keluar," harap Bupati dua periode ini. 

Dengan menggunakan kendaraan roda dua, Bupati, Kapolres, Dandim dan Ketua DPRD Kapuas Hulu  meninjau langsung ke lokasi pertambangan di Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu yang diinformasikan menggunakan alat berat (excavator), Rabu (24/6)

Sementara itu Kapolres Kapuas Hulu AKBP Wedy Mahadi mengatakan, sebenarnya masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan ini menyadari jika kegiatan mereka ini salah karena menimbulkan dampak lingkungan. 
"Makanya tadi ada upaya preentif, kami tidak serta merta melakukan penindakan penegakan hukum," ucap Kapolres. 
Kapolres pun tak menampik jika melihat lokasi pertambangan ini diyakininya pasti menggunakan alat berat karena lokasinya didarat. "Makanya untuk menyelesaikan masalah ini kita harus duduk bersama mencarikan solusinya," tuturnya. 
Kapolres menegaskan, kedatangan pihaknya ke lokasi pertambangan ini ingin membuktikan bahwa apa yang digembar - gemborkan dimedia sosial selama ini tidaklah benar. 
Hal serupa diungkapkan Dandim 1206 Psb Letkol Inf Basyarudin mengatakan, terhadap pemberitaan PETI di Bunut Hulu adanya dana pengamanan dan 70 alat berat beroperasi dilokasi ini tidaklah benar. "Tapi kita juga tidak menutup mata bahwa kegiatan pertambangan disini ada dan menggunakan alat berat karena terdapat bekas - bekasnya disini," jelasnya. 
Lanjut Dandim, dirnya tetap mendukung apa yang menjadi kebijakan Bupati dalam menyelesaikan masalah PETI di Bunut Hulu ini. 
"Seperti kedatangan kami hari ini sebagai bentuk sinergitas. Mudah - mudahan masalah ini cepat selesai sehingga masyarakat bekerja dengan tenang," harapnya. 
Lanjut Dandim, dirinya pun tidak mau anggotanya bertugas dilapangan bekerjanya tidak tenang. Jangan sampai pihaknya ada  tuduhan dan ada kecurigaan dari masyarakat terhadap pihaknya seolah - olah TNI membekingi kegiatan PETI ini karena memiliki senjata. 

Dalam peninjauan lokasi pertambangan di Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu tersebut pihak kepolisian pun sudah memasang tanda larangan PETI di areal pertambangan, Rabu (24/6)

"Jangan sampai TNI - Polri yang memiliki senjata dianggap membekingi kegiatan PETI disini sebagai keamanan," tegas Dandim. 
Sementara itu Kuswandi Ketua DPRD Kapuas Hulu mengatakan, kedatangan mereka kelokasi PETI ini berawal dari berita di media sosial adanya puluhan alat berat yang beroperasi dilokasi tambang ini dan adanya informasi dana pengamanan terhadap pihak tertentu dalam kegiatan PETI ini. 
"Kami jangan sampai seakan - akan membiarkan kegiatan PETI ini. Makanya kami langsung datang kesini untuk mengklarifikasi pemberitaan yang ada sebelumnya," ujar Kuswandi. 
Politisi Golkar ini mengungkapkan, setelah dirinya melihat lokasi tambang ini, dirinya tak menampik ada kegiatan PETI disini. Namun menurutnya tidak sesuai dengan pemberitaan yang ada dimana menyebutkan 70 alat berat yang beroperasi dan Upeti pada pihak tertentu. 
"Namun saya tegaskan, upaya pemerintah yang disampaikan Bupati itu soal izin WPR, kami juga ikut menandatangani rekomendasi untuk supaya masyarakat mengurus WPR," tegasnya. 
Kuswandi menegaskan, bahwa kegiatan PETI ini salah, namun disatu sisi ada hak - hak masyarakat yang perlu diperhatikan dengan cara masyarakat harus mengurus perizinannya.  
"Kita tidak melarang masyarakat untuk  berusaha, namun mekanisme aturan untuk membuat usaha pertambangan ini menjadi legal harus mengikuti aturan pemerintah. Makanya ini harus cepat diurus, " pungkasnya. (taufiq) 
Advertisement

Related

Kapuas Hulu 1194603439739827177

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item