Asosiasi Penambang di Kapuas Hulu Siap Bantu Urus Izin Pertambangan Rakyat

pena iklan
 
Maspawati Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kapuas Hulu 

Penakapuas.com  - Maspawati Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) di Kapuas Hulu menyebutkan, bahwa di Bumi Uncak Kapuas potensi pertambangannya sangat banyak,  namun dari sekian banyak wilayah yang tanahnya bebatuan mengandung emas ini belum didukung dengan diterbitkannya izin resmi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Pemerintah. Sehingga membuat kegiatan pertambangan di Kapuas Hulu ini lebih banyak illegal ketimbang legalnya. 
"Dari data yang ada, di Bumi Uncak Kapuas ini ada 8 kecamatan yang berpotensi tambang. Namun sayang belum semua wilayah itu ada izin WPR dan IPR," katanya, Jumat (6/3). 
Maspawati menjelaskan, dari delapan kecamatan yang memiliki potensi pertambangan ini adalah Kecamatan Boyan Tanjung, Pengkadan, Mentebah, Bunut  Hulu, Seberuang, Putussibau Selatan, Silat Hilir dan Silat Hulu. "Makanya dengan belum adanya izin WPR dan IPR di beberapa kecamatan ini, kami dari APRI tentunya bisa membantu masyarakat untuk mengurus perizinan kegiatan tambang. Mulai dari WPR hingga IPR nya. Karena itu sudah menjadi tugas kami, " ujarnya.  
Maka dari itu, dirinya mengajak kepada masyarakat Kapuas Hulu agar dapat bergabung bersama asosiasi ini, supaya kedepan masyarakat yang bekerja di pertambangan emas dan lainnya tidak lagi merasa takut dalam bekerja karena para penambang  merasa kegiatannya illegal.
"Selama inikan masyarakat bekerja selalu dalam ketakutan karena tidak ada izinnya. Maka untuk itu mari gabung ke kami, supaya kami uruskan semua izinnya supaya masyarakat bekerja lebih tenang," ajaknya. 
Menurut Maspawati, apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum selama ini melakukan razia terhadap kegiatan tambang yang ada di Bumi Uncak Kapuas adalah hal yang wajar, karena kegiatan pertambangan yang dilakukan tersebut tidak ada izinnya. "Jadi polisi itukan menjalankan tugasnya sesuai aturan bahwa kegiatan tambang tidak ada izinnya ditertibkan," jelasnya.  
Maspawati menjelaskan, keberadaan APRI di Kapuas Hulu sudah ada sejak tahun 2019 kemarin, peran dan tugas asosiasi ini ialah bagaimana membuat masyarakat lebih sejahtera dalam kegiatan pertambangannya dan tentunya kegiatan tambang yang legal. 
"APRI ini bukan hanya memikirkan bagaimana mengeruk isi bumi saja. Namun kita juga punya program bagaimana lokasi pertambangan yang sudah tandus dan tidak lagi menghasilkan bisa dihijaukan kembali dengan melakukan reboisasi dan memberikan manfaat kembali bagi masyarakat," pungkasnya.
Perlu diketahui bahwa, APRI di Kapuas Hulu juga sudah dibentuk di beberapa kecamatan diantaranya di Bunut Hulu, Kalis, Mentebah, Jongkong dan Boyan Tanjung. Sementara untuk kecamatan lainnya menyusul. (taufiq) 
Advertisement

Related

Kapuas Hulu 2507496991050159753

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item