Palsukan Daftar Dukungan, Calon Perseorangan Bisa Dipidana

pena iklan



Penyerahan berkas dokumen dukungan dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu dari jalur perseorangan yakni Edy Suhita - Diminikus Sehen kepada KPU Kapuas Hulu baru - baru ini 

Penakapuas.com - Penyerahan berkas dokumen persyaratan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati, dalam Pilkada 2020 ke KPU Kapuas Hulu sudah berakhir. Diketahui bahwa hanya satu pasangan independen atau perseorangan yang serius mengikuti Pilkada 2020. Pasangan perseorangan yang serius tersebut ialah Edi Suhita (Akok) - Dominikus Sehen. Saat ini pun berkas dukungan pasangan independen ini masih dalam pengecekan oleh KPU bersama Bawaslu. 
Mustaan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kapuas Hulu mengingatkan kepada calon perseorangan jika terbukti melakukan pemalsuan dukungan KTP dalam dukungan mereka, maka selain bisa digugurkan dari pencalonan, bisa terancam pasal pidana.
"Hal ini berdasarkan pasal 185 A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, apabila terbukti melakukan pelanggaran manipulasi daftar dukungan, bakal calon perseorangan terancam penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan," katanya, Senin (24/2). 


Pemeriksaan berkas dukungan Calon Bupati - Wakil Bupati Kapuas Hulu perseorangan yakni Edy Suhita (Akok) - Dominikus Sehen di KPU Kapuas Hulu, Minggu (23/2) 

Mustaan mengatakan, disamping itu, pelaku juga akan dikenakan denda paling sedikit Rp 36 juta dan paling banyak Rp72 juta. Tak hanya dijerat UU Pilkada.
"Pelaku juga bisa dijerat pemalsuan dokumen KTP, yang dijelaskan dalam Pasal 185 UU No 1 tahun 2015," ujarnya. 
Sementara itu Haidir Komisioner Bawaslu Kapuas Hulu mengatakan, pihaknya bersama KPU Kapuas Hulu sudah melakukan pengecekan terhadap Paslon perseorangan yakni Edy Suhita dan Dominikus Sehen.
"Dari form B.1 KWK dan form B.1.1 KWK yang memenuhi syarat adalah 17.967. Tidak memenuhi syarat 467 dari total yg mereka input atau diserahkan 18.434 dari jumlah minimal 17.894 yang tersebar di 12 kecamatan," jelasnya. 
Haidir mengungkapkan, untuk proses selanjutnya akan diadakan verifikasi administrasi syarat dukungan pada tanggal 27 Februari - 25 Maret, dan selanjutnya dilakukan verifikasi faktual kedesa dan kelurahan.
"Akan kita lihat dan kaji, bila betul - betul dukungan tersebut palsu akan kita  sampaikan laporan, tentunya hal yang paling fatal bagi Paslon tersebut tidak bisa melanjutkan proses pendaftaran sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dan bisa berdampak kepada hukum karena melakukan pemalsuan dokumen," pungkasnya. (taufiq)
Advertisement

Related

Kapuas Hulu 5421130800911453553

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item