Komisi B DPRD Kapuas Hulu Pantau Kondisi PLBN Badau

pena iklan

Komisi B DPRD Kapuas Hulu foto bersama dengan pejabat struktural di Badau, usai melakukan pemantauan kondisi PLBN Badau, Senin (24/2)

Penakapuas.com  - Sebanyak tujuh anggota DPRD Kapuas Hulu dari Komisi B melakukan peninjauan situasi PLBN Badau, Senin (24/2). Kegiatan pemantauan PLBN Badau tersebut dipimpin langsung oleh Aweng Ketua Komisi B beserta anggota Komisi B lainnya. Ketujuh anggota DPRD Kapuas Hulu yang mengunjungi PLBN Badau tersebut ialah Aweng, Stefanus, Kalvin Andria, Chairani, Alexander Trifanto dan Silvia. Kunjungan mereka juga didampingi oleh OPD Koperasi UKM & Perdagangan dan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Dearah Kapuas Hulu. 
"Kita ke Badau itu intinya untuk memantau situasi PLBN Badau," kata Aweng Ketua Komisi B DPRD Kapuas Hulu, Selasa (25/2). 
Aweng mengungkapkan, dalam kunjungan kerja Komisi B ke perbatasan, mereka disambut langsung Kepala Bidang Pengelola Perbatasan Badau. Di Badau Komisi B melakukan rapat kerja yang dihadiri langsung  para pejabat struktural di PLBN seperti dari Bea Cukai, Karantina, Kesehatan, Perhubungan, Imigrasi, dan Muspika 
"Dalam  rapat tersebut kita meminta mereka untuk menyampaikan situasi PLBN sampai saat ini," ujarnya. 
Lanjut Politisi Demokrat ini, dari hasil kunjungan Komisi B ke perbatasan, banyak informasi yang mereka dapat, salah satunya ialah akan di dirikan Pusat Logistik Berikat oleh dua perusahaan dalam beberapa waktu kedepan setelah mendapat izin dari kementrian. 
"Dimana nanti masyarakat tidak perlu lagi berbelanja ke Lubuk Antu karena di PLB harga diusahakan minimal sama dengan di Lubuk Antu," paparnya. 
Sambung Aweng, dalam pertemuan dengan para pejabat struktural di Badau tersebut, pihaknya juga mengklarifikasi aduan dari masyarakat yang pihaknya terima terkait di PLBN Badau. "Kami terima laporan jika di Badau ini masalah beli barang banyak kena tangkap, belum lagi batasan peredaran barang Malaysia yang sering dikeluhkan masyarakat," ujarnya. 
Namun kata pria kelahiran 1990 ini, setelah pihaknya melakukan klarifikasi kepada pihak terkait, rupanya regulasi semua sudah ada. Hanya saja masalah sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang. 

Pertemuan Komisi B DPRD Kapuas Hulu dengan pejabat struktural di PLBN Badau, Senin (24/2)

"Sehingga ada miss komunikasi yang trjadi dengan masyarakat. Kita minta semua sama - sama kedepan gencar melakukan sosialisasi apapun program atau aturan yan ada di PLBN. Termasuk jga urusan perizinan di PLBN dipermudah terutama untuk warga kita," harapnya. 
Sebagai anggota DPRD Kapuas Hulu, Aweng pun meminta petugas di perbatasan jangan terlalu kuat menindas masyarakat perbatasa, Soalnya nanti ditakutkan mengenai informasi aturan ini belum diketahui oleh masyarakat semua. (taufiq)
Advertisement

Related

Kapuas Hulu 3374679668456771575

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item