Kasus Tipikor BUMD Uncak Kapuas, Kerja Oknum Pengawas BUMD Dipertanyakan

pena iklan

Direktur PD Uncak Kapuas Supardi saat dijebloskan ke Rutan Kelas II B Putussibau beberapa bulan yang lalu oleh Kejari Kapuas Hulu 
 
Penakapuas.com- Kasus tindak pidana korupsi penyertaan modal BUMD PD Uncak Kapuas Pemerintah Kapuas Hulu tahun 2015 senilai sebesar Rp9 miliar ternyata dari Pemkab Kapuas Hulu telah menganggarkan dana pembinaan dan pengawasan BUMD setiap tahunnya. 
Namun beberapa kalangan menganggap penganggaran dana pengawasan BUMD tiap tahun tersebut dianggap oknum yang bekerja sebagai pengawas tidak maksimal bekerja. 
"Harusnya praktek korupsi di BUMD Uncak Kapuas itu tidak terjadi karena sudah ada yang mengawasinya. Tapi faktanya kenapa korupsi itu terjadi, ini membuktikan bahwa oknum pengawas BUMD baik di pemerintahan maupun pengawas di BUMD Uncak Kapuas itu tidak bekerja," kata salah satu ASN Kapuas Hulu yang enggan disebutkan namanya belum lama ini. 
ASN yang enggan disebutkan namanya tersebut menegaskan, bahwa korupsi di BUMD tidak akan terjadi jika pengawas dari Pemda maupun Pengawas BUMD Uncak Kapuas benar-benar bekerja. "Tentunya pengawas ini yang mengingatkan atau menegur Direktur Utama BUMD Uncak Kapuas untuk tidak melakukan pelanggaran. Soalnya pengawas inikan digaji dari uang negara," kesalnya.
Lanjutnya, dirinya mendapatkan informasi jika Pemkab Kapuas Hulu menganggarkan dana untuk pengawasan BUMD setiap tahunnya lumayan besar. "Tahun 2016 saja sebesar Rp411 juta dana pengawasan BUMD dan 2017 sekitar Rp139 juta. Untuk tahun yang lain saya tidak tahu," ucapnya. 
Maka dari itu dirinya sangat mengharapkan, ada keadilan dalam kasus yang melibatkan Supardi. Soalnya selaku pimpinan BUMD Uncak Kapuas tentunya tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan pengawasan dari Pemda. "Sementara Pemda sudah menyiapkan dana dalam mengawasi BUMD, namun kenapa kesalahan ini hanya dilimpahkan kepada yang bersangkutan," jelasnya.
Untuk itu dirinya berharap Aparat Penegak Hukum lebih profesional dan proporsional dalam mengusut kasus ini.
Sementara itu Agus Stormandi Mantan Kabag Ekonomi Sekretariat Daerah Kapuas Hulu tak menampik jika setiap tahun Pemda Kapuas Hulu menganggarkan dana pembinaan dan pengawasan BUMD. 
" Setiap tahun kita melakukan RUPS, tentunya menggunakan dana pengawasan tersebut. Belum lagi dengan kegiatan lainnya," ucapnya. 
Agus menegaskan, penggunaan dana pengawasan dan pembinaan BUMD ini bukan hanya untuk kegiatan pengawasan BUMD Uncak Kapuas, namun digunakan untuk pengawasan dan pembinaan terhadap BUMD lainnya seperti BUMD PDAM dan BUMD PT UKM. 
"Namun yang jelas peruntukan dana tersebut sudah jelas seperti monitoring setiap BUMD maupun koordinasi BUMD ke Pontianak dan lainnya," tuturnya. 
Sementara itu Aweng Ketua Komisi B enggan mengomentari kasus penyertaan modal yang menyeret Direktur Utama BUMD Uncak Kapuas Supardi karena dirinya tidak mengikuti perkembangan kasusnya. 
"Soal perkembangan kasus itu saya kurang tahu, saya belum berani komentar," ucapnya. 
Namun sebagai anggota DPRD Kapuas Hulu sekaligus Ketua Komisi B ini tentunya kedepan pihaknya tetap ingin mengetahui apakah penyertaan modal untuk BUMD Uncak Kapuas masih memungkinkan atau tidak untuk dilanjutkan. "Kalau memang pemerintah daerah nantinya masih berkeras untuk tetap melanjutkan pembangunan hotel, kita tetap mempertanyakan soal penyertaan modal sebelumnya," pungkasnya. (taufiq) 
Advertisement

Related

Kapuas Hulu 4163358726349847083

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item