Belum Ada Perda, Kapuas Hulu Tak Dapat DBH Ikan Arwana

pena iklan
 
Penakapuas.com - Siapa yang tidak tahu dengan ikan Arwana, ikan yang berasal dari alam Kapuas Hulu ini sudah banyak diekspor keluar negeri. Namun sayangnya Kapuas Hulu yang merupakan asal ikan purbakala ini sama sekali tidak mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi. 
" Padahal berapa besar pajak ekspor ikan Arwana ini jika sudah ke luar negeri, tapi kita tak dapat apa - apa," kata Bupati Kapuas Hulu AM Nasir saat menghadiri acara pembentukan cagar biosfer di Bappeda Kapuas Hulu, Senin (20/1). 
Maka dari itu Bupati mengharapkan, untuk DBH ikan Arwana baik dari Pemda Kapuas Hulu bersama BKSDA maupun dari Kementrian Lingkungan Hidup harus ada titik temu dalam persoalan ini. 
Sementara itu Roni Januardi Kepala Dinas  Perikanan Kapuas Hulu mengaku kecewa dengan pemerintah provinsi terkait penetapan pajak dana bagi hasil ikan Arwana tersebut. "Padahal kami juga ikut andil dalam melakukan pembinaan kepada para penangkar. Harusnya ada bagi hasillah, karena kita juga menggunakan anggaran dalam pembinaanya," ucapnya. 

Roni mengatakan, untuk kewenangan dalam penentuan pajak dana bagi hasil bukanlah dari Pemkab Kapuas Hulu. Melainkan kewenangan dari Pemprov.
"Untuk pajak ekspor setahu saya jjumlahnya sangat besar mencapai belasan milyar pertahun," tuturnya. 
Roni menjelaskan, UU tentang perlindungan satwa langka menetapkan ikan Arwana yang dilindungi. Karena dilindungi maka jual beli ikan ini diijinkan dalam penangkaran saja. Bukan hanya penangkaran namun ikan ini berkembang dengan sistem budidaya. 
"Ya kita harap kedepannya masalah DBH Ikan Arwana ini lebih diperjelas lagi," ucapnya. 
Sementara itu Bharata Sibarani Kasi wilayah II KSDA Kalbar menjelaskan terkait ikan Arwana diatur dalam Kementrian Kehutanan, jadi konsep ikan arwana itu satwa lindung yang bisa ditangkarkan. Hasil penangkaran bisa diperdagangkan. 
"Kalau ikan Arwana yang ada saat ini bukanlah budidaya, tapi penangkaran. Penangakaran itu ada kewajiban untuk melakukan rilis, maka ini ijinnya penangkaran, bukan budidaya," jelasnya.  
Lanjut Bharata, jika Pemda Kapuas Hulu untuk mendapat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari DBH ikan Arwana, Pemda Kapuas Hulu harus ada retribusi tentang Arwana. Sehingga ada payung hukumnya untuk mendapatkan DBH ikan Arwana ini. "Sampai hari ini, setahu saya Pemda Kapuas Hulu belum ada Perda tentang retribusi ikan Arwana ini," ujarnya. 
Untuk itu Bharata menyarankan, agar Pemda Kapuas Hulu dengan perangkatnya agar dapat menerbitkan Perda Retribusi Ikan Arwana. 
"Bayangkan untuk eksporl Ikan Arwana yang berijin saja ada 3000-5000 ekor perbulannya. Jika diuangkan itu bisa belasan miliar," pungkasnya. (taufiq) 
Advertisement

Related

Kapuas Hulu 5144266229666410076

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item