Perda Nomor 5 Tahun 2018 Mulai Disosialisasikan ke Camat

pena iklan


Kegiatan sosialisasi peraturan daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang diadakan di Hotel Banana, Rabu (27/11)

Penakapuas.com- Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang penyelenggaraan Ketenagakerjaan terkhusus kewajiban setiap Pelaku Usaha dan pekerja untuk dilindungi program BPJS Ketenagakerjaan, dan Nota Kesepahaman antara Dinas Pertanian Pangan dengan BPJS Ketenagakerjaan mulai disosialisasikan kepada para Camat se- Kapuas Hulu di Hotel Banana Putussibau, Rabu (27/11). 

Sosiliasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama-sama BPJS Ketenagakerjaan tersebut dihadiri para Camat dan Kasi Pemerintahan seperti Kecamatan Pengkadan, Silat Hulu, Putussibau Selatan, Putussibau Utara, Kalis dan Boyan Tanjung. 

Subandi Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kapuas Hulu mengungkapkan, kegiatan ini bertujuan agar para pekerja, baik Formal dan Informal di Kabupaten Kapuas Hulu dapat mengetahui implementasi dari regulasi ini.

“Kegiatan sosialisasi ini sangat strategis bagi pemerintah daerah. Pasalnya komitmen Pemda dalam memberi perhatian kepada tenaga kerja yang berkerja diperusahaan dapat memiliki jaminan sosial jika terjadi hal yang tidak terduga selama bekerja diperusahaan,” katanya. 

Untuk itu Subandi berharap, agar seluruh peserta sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 dan Nota Kesepahaman  dapat mengikuti dengan baik kegiatan ini.

“Hadirnya BPJS Ketenagakerjaan bertujuan memberi perlindungan kepada tenaga kerja dari akibat atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia,” ucap Subandi. 


Suasana kegiatan sosialisasi peraturan daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang diadakan di Hotel Banana, Rabu (27/11)

Ditambahkan Abdur Rasyid Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu mengatakan, untuk pekerja informal, terutama Petani atau Buruh Tani dibawah naungan Dinas terkait akan dipastikan wajib didaftarkan ke dalam Program BPJS Ketenagakerjaan”.Iurannya murah dengan manfaat yang luar biasa," tuturnya. 

Kegiatan sosialisasi ini dibarengi dengan pemberian klaim kematian secara simbolis untuk ahli waris almarhum Adelianus Suka sebesar 24 juta rupiah. Pemberian klaim dilakukan oleh Kadis Pertanian dan Pangan kepada anak dari Alm. Adelianus Suka yang berprofesi sebagai petani.

Dengan demikian, keberadaan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 akan mengatur jaminan jaminan sosial bagi tenaga kerja formal dan informal agar tetap dapat bekerja dengan aman, nyaman dan terlindungi.

Sementara itu Wahyu Dianur Kepala BPJS Ketenagakerjaan KCP Kapuas Hulu mengatakan, dengan adanya Peraturan Daerah ini, pihak BP Jamsostek ( BPJS Ketenagakerjaan ) berterima kasih kepada Pemrintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, karena bersama-sama peduli terhadap para pekerja karena ini adalah salah satu solusi dalam memberikan kesejahteraan para pekerja dan keluarga nya.

“Harapan yang tinggi terhadap peserta yang hadir agar dapat memberikan informasi kepada pelaku usaha, pekerja, baik formal maupun informal yang berada di lingkungan kecamatannya, untuk mewajibkan ikut program pemerintah, yaitu BPJS Ketenagakerjaan,” tutup Wahyu. (taufiq)

Advertisement

Related

Kapuas Hulu 206611115808878899

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item