Kepsek Kapuas Hulu Keberatan NUKS Diberlakukan

pena iklan



Penakapuas.com- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI mewajibkan seluruh kepala sekolah (Kepsek) memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) pada 2020 mendatang. Aturan NUKS ini mendapatkan keberatan dari beberapa Kepala Sekolah di Kapuas Hulu. 

Adapun dampak bagi kepsek yang tidak memiliki NUKS maka tunjangan sertifikasinya tidak bisa dibayarkan. Selain itu, tidak bisa melakukan peng-input-an dapodik untuk melakukan pembayaran dana bantuan operasional sekolah (BOS).

"Jika NUKS ini berlaku, tentunya akan ada kekhawatiran, karena inikan berkaitan tidak dapatnya sertifikasi. Bisa-bisa Kepsek ingin kembali menjadi guru biasa saja," kata Wiluyo Kepsek SMPN 1 Putussibau belum lama ini. 

Wiluyo mengungkapkan, di Kapuas Hulu hampir semua guru belum memiliki NUKS karena belum pernah mengikuti penguatan kepala sekolah. 

"Bukan hanya tak miliki NUKS, banyak juga Kepsek yang belum memiliki sertifikat," tuturnya.

Wiluyo mengungkapkan,  beban Kepsek saat ini sudah berat meskipun dia tidak mengajar siswa lagi.  Namun mereka dihadapkan dengan urusan administrasi sekolah, mempertanggungjawabkan dana yang diterima sekolah, tanggung jawab proses belajar dan sebagainya.  

"Jika diberlakukan NUKS, paling tidak ini menambah beban Kepsek," ucapnya. 

Sementara itu Asbahani Kepsek SDN 05 Putussibau mengaku dirinya belum ada NUKS, maka dari itu  sebagai Kepsek  jika diberlakukan NUKS agak keberatan

"Karena ini dampaknya pada tunjangan sertifikasi tidak dibayarkan, jika Kepsek belum memiliki NUKS," ujarnya. 

Lanjut Ashabani, jika pemerintah pusat memberlakukan NUKS, menurutnya  tidak adil, apalagi sampai adanya tunjangan sertifikasi tidak dibayarkan. "Harus ada aturan baru soal NUKS ini. Sebagai Kepsek merasa dipermainkan. Jadi malas juga mau jadi Kepsek," pungkasnya. (taufiq) 

Advertisement

Related

Kapuas Hulu 1072687669492496056

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item