TP4D Kejari Kapuas Hulu Ingatkan Jangan Sampai Tersandung Hukum

pena iklan


  

Penakapuas.com- Sejumlah kontrak paket pekerjaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kapuas Hulu  yang menggunakan dana APBD tahun anggaran 2019, mulai ditandatangani oleh pihak terkait, Senin (16/6). 

Penandatanganan kontrak paket-paket pekerjaan secara simbolis dilakukan antara pemenang lelang dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang disaksikan oleh Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu

Hendra Sinaga Ketua Tim Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu mengharapkan, jangan sampai pelaksanaan pekerjaan pembangunan di daerah tersangkut masalah hukum, baik dari dinas maupun penyedia, maka dirinya meminta setelah penandatanganan kontrak pekerjaan itu dilakukan harus dijalankan sesuai tahapan.

"Tujuan TP4D mencegah agar terhindar dari tindak pidana korupsi. Kita TP4D siap mendukung pelaksanaan pekerjaan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu, untuk itu kita harapkan output yang tertuang dalam dokumen kontrak, sesuai ketentuan aturan yang berlaku," katanya. 

Hendra menjelaskan, pihaknya selaku TP4D sifatnya pada pencegahan dan pendampingan, sehingga setiap anggaran untuk paket pekerjaan terarah dengan baik sesuai regulasinya.

"Kedepan setelah penandatangan kontrak ini, tim TP4D akan melakukan monitoring terkait semua tahapan pekerjaan. Kami melakukan pengawasan, bagaimana seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku," tegasnya. 

Sementara itu Kepala Bidang SDA Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Kapuas Hulu Raymundus mengatakan, tahun ini bidang SDA mengelola 12 paket pekerjaan yang bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus), kemudian ditambah 8 (delapan) paket yang bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu yang masih dalam proses.

Untuk itu, Raymundus mengingatkan kepada para penyedia atau kontraktor pelaksana kegiatan, agar bekerja sesuai dengan aturan yang tertuang dalam kontrak pekerjaan.

"Kalau kita sudah melakukan penandatangan kontrak kerja, berarti ada ikatan. Karena setiap pekerjaan akan dikawal dan diawasi, dari awal hingga akhir pekerjaan," tegasnya.

Raymundus menekankan, agar setiap penyedia mempelajari  dokumen kontrak sampai tuntas, baik terkait aturan, spek gambar dan hal teknis lainnya, termasuk koordinasi dengan pengawas.

Ditambahkan Ridwani, dari Inspektorat sekaligus mewakili Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menyampaikan, dalam pengawasan pihaknya mengharapkan pelaksanaan kegiatan pekerjaan dikalangan dilakukan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

"Kalau ada kesulitan di lapangan, silakan koordinasi dengan pengawas lapangan dari Dinas," pesan Ridwani.

Karenanya, dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan di tahun 2019 ini, Ridwani mengharapkan sesuai dengan kontrak pekerjaan yang ada. 

"Baca dokumen kontrak dengan baik, lakukan pekerjaan sesuai waktu yang sudah ditentukan, " pungkasnya. (fiq) 

Advertisement

Related

Kapuas Hulu 2987881012529148835

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item