Pejabat Jangan Anggap TP4D Jadi Tameng

pena iklan

Penakapuas.com- Sedikitnya sudah ada beberapa OPD di Kapuas Hulu yang mengajukan permohonan pendampingan ke Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Kapuas Hulu . Beberapa OPD tersebut diantaranya  Bandara, Dinas Cipta Karya, Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Disperindag, Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan.   

Hendra Sinaga Ketua TP4D Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu pun mengingatkan agar para pejabat pelaksana proyek jangan menjadikan TP4D sebagai tameng atau banper dalam melaksanakan proyek. Sebab, jika ditemukan adanya indikasi korupsi, pihaknya akan tetap memeriksa pejabat yang bersangkutan.

"Kami minta para pelaksana proyek tidak menjadikan TP4D sebagai tameng, sebab ketika proyek yang dikerjakan tersebut bermasalah, kami pun tidak segan-segan melakukan penindakan," katanya, baru-baru ini 

Hendra menjelaskan, hadirnya TP4D untuk memastikan jalannya proses pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu tidak mengalami persoalan baik secara keuangan, hukum dan administrasi pekerjaan.

“TP4D memastikan pekerjaan itu sesuai dengan aturan dan tidak menimbulkan penyimpangan yang berpotensi pada kerugian negara,” ujarnya. 

Menurutnya, pihaknya juga turut bertanggungjawab melakukan pengawasan secara profesional baik moral maupun teknis. TP4D dapat menjalankan tugas pengawalan dan pengamanan atas dasar permohonan OPD maupun pro aktif mengajukan pendampingan sepanjang paket pekerjaan yang bersifat strategis nasional.

Lanjut Hendra, pendampingan melalui TP4D oleh Kejaksaan merupakan salah satu cara sekaligus sebagai langkah agar para pejabat maupun rekanan tidak terpeleset dalam menjalankan tugasnya. Sehingga, ke depan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu bisa berjalan bersih dan transparan.

Untuk itu TP4D, tidak bisa memaksakan agar mereka dilibatkan. Intinya, kalau memang ada OPD yang minta kami mengawal pekerjaan mulai dari pelelangan hingga pekerjaan bahkan pembayaran. Kegiatan pengamanan dan pengawalan telah dianggarkan dalam dipa kejaksaan, bukan dari OPD terkait.

"Metodenya jika didampingi unsur perbuatan melawan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, maka TP4D akan menghentikan proses pendampingan dan akan ditindaklanjuti dengan penindakan, penyelidikan dan penyidikan," pungkasnya. (fiq) 

Advertisement

Related

Kapuas Hulu 5886525817641592109

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item