Kejari Kapuas Hulu Masih Dalami Kasus Pengadaan Buku 2016

pena iklan

Penakapuas.com- Tahun 2018 lalu salah satu LSM di Kapuas Hulu pernah melaporkan kasus dugaan fiktif dan mark up pengadaan buku tahun 2016 di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kapuas Hulu ke Kejari Kapuas Hulu. 

Saat ini Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu masih mendalami kasus tersebut dengan mengumpulkan data dan barang bukti. 

Slamet Riyanto Kepala Kejari Kapuas Hulu mengatakan dalam kasus pengadaan buku 2016 tersebut pihaknya masih melakukan pengamatan dalam hal mengumpulkan barang bukti dan data. 

"Untuk sementara memang kami mengambil kesimpulan bahwa kegiatan pengadaan buku itu ada di Humas Pemkab Kapuas Hulu dengan dana sekitar Rp600 juta," katanya saat ditemui diruangannya, Kamis (7/2). 

Terhadap kasus pengadaan buku 2016 kata Slamet, masih akan berlanjut dengan melakukan pengamatan untuk sementara, terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. 

"Tentunya pendalaman kasus ini sesuai dengan laporan LSM sebelumnya yakni apakah dalam pengadaan buku tersebut ada permasalahannya atau tidak seperti dalam distribusinya, markup nya atau malah dipertanggungjawabannya," jelasnya. 

Sebelumnya, Usmandi mantan Kabag Humas Pemkab Kapuas Hulu tak menampik jika dirinya sudah diperiksa oleh Kejari Kapuas Hulu, begitu juga dengan yang lainnya. Namun dirinya berkeyakinan bahwa proyek pengadaan buku ditempatnya sudah sesuai dengan anggaran dan barang yang ada saat itu, karena semuanya sudah melalui proses pemeriksaan.  

"Anggarannya 2016 saat itu berjumlah kurang lebih Rp600 juta, untuk pengadaan bukunya ada 3.300 judul dengan jumlah buku sebanyak 9.990 eksemplar. Yang dikerjakan oleh CV Ladri Jaya, " katanya belum lama ini.  

Sementara itu Istiwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat proyek pengadaan buku tahun 2016 tersebut mengatakan, proyek pengadaan buku tersebut menurutnya sudah sesuai prosedur karena sudah melalui proses penerimaan barang.

"Masalah kurangnya buku  ini muncul ketika bagian humas ini sudah terpisah dengan pengelolaan perpustakaan," ucapnya.

Istiwa mengaku bingung dan tidak paham apa yang membuat proyek pengadaan buku ini dilaporkan LSM hingga ke Kejari Kapuas Hulu.

Padahal menurutnya jumlah buku yang harus diadakan ini sebanyak 9.990 eksemplar, dan jumlah yang diterima pun sudah sesuai. Sehingga dirinya pun mengaku bingung dimana letak kekurangannya. "Kalau pun jumlah nya ini kurang, tentunya kami saat itu akan menyurati pelaksananya," katanya.

Sementara itu Muhtarudin Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kapuas Hulu mengaku tidak tahu menahu soal kasus pengadaan buku 2016 ini. Soalnya dirinya masih baru menjabat. "Tapi memang dalam penerimaan buku ini dari humas ke kami, memang dari sisi jumlahnya pas karena sudah dilakukan pengecekan sebelumnya," ucapnya. 

Muhtarudin mengaku dirinya sempat melakukan pendampingan saat pihak Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu melakukan pengecekan langsung buku tersebut di perpustakaan pada tahun 2018. 

"Waktu itu memang dari pihak kejaksaan ada mengambil sampel buku untuk pemeriksaan mereka," tuturnya. 

Sampai hari ini kata Muhtarudin, buku tersebut masih belum dikelola dan masih berada didalam kotak. Pihaknya belum berani mengelola buku ini karena informasinya pihak kejaksaan akan melakukan pemeriksaan kembali sehingga masih dibiarkan begitu saja didalam kotak.

"Kedua kami memang tidak bisa menyusun buku tersebut karena rak bukunya tidak ada," pungkasnya. (fiq) 


Advertisement

Related

Kapuas Hulu 2616976391850307878

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item