Banyak Desa Tolak Anggarkan Perpustakaan Desa Gunakan DD

pena iklan

Penakapuas.com- Isu tak sedap menimpa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kapuas Hulu. Dinas dibawah kepemimpinan Alfian ini dituding berbagai pihak memanfaatkan desa di Kapuas Hulu untuk menganggarkan perpustakaan desa sebesar Rp30 juta dengan menggunakan Dana Desa setiap tahunnya. 

Namun hal tersebut dibantah langsung oleh Alfian Kepala DPMPD Kapuas Hulu, menurutnya pengadaan perpustakaan desa tersebut berdasarkan undang-undang Nomor 43 tahun 2007. 

"Bukan berarti aturan tersebut kami yang keluarkan, namun itu berdasarkan aturan pemerintah yang kami sampaikan kepada Camat maupun Desa," katanya, Senin (4/2). 

Alfian menjelaskan, PP tentang perpustakaan desa ini, artinya desa tidak dipersalahkan lagi untuk mengadakan buku melalui perpustakaan desa karena sudah ada payung hukumnya. "Kami sampaikan aturan ini ke desa dan ini bukan pemaksaan, tapi seyogyanya aturan ini harus dipatuhi. Karena DD itu juga uang dari Pemerintah Pusat untuk membelanjakan sesuatu yang sudah diatur oleh pemerintah pusat," jelasnya. 

Lanjut Alfian, untuk pengadaan buku di desa tersebut, harus membelinya dipihak ketiga, pihaknya tidak menyentuh ke ranah tersebut. Namun pihaknya hanya memfasilitasi cara untuk memesan buku tersebut. 

"Kita tidak pernah memaksa desa untuk membeli buku tersebut. Namun dari pihak ketiga juga sudah turun ke desa-desa menawarkan buku kepada pihak desa. Dan buku yang ditawarkan pihak ketiga tersebut berdasarkan ekatalog," ujarnya. 

Meskipun faktanya masih banyak desa yang menolak mengangarkan  dana untuk Perpustakaan Desa di DD, kata Alfian berarti desa tidak patuh dengan PP. "Untuk apa DD itu, yang namanya pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik itu pelayanan sosial. Salah satunya untuk memenuhi pelayanan sosial dasar dengan cara desa itu mesti menyiapkan buku agar masyarakatnya lebih cerdas," ujarnya. 

Alfian pun menegaskan pihaknya tidak pernah bersentuhan dengan pihak ketiga yang mengelola pengadaan buku untuk keperluan perpustakaan desa selama ini. Apalagi berpikir mencari untung dalam hal ini. 

"Lain halnya jika pengadaan buku ini atas perintah Kepala Dinas, patut dicurigai mungkin ada permainan Kadis dengan pihak ketiganya. kan ini sesuai aturan," jelasnya. 

Sementara itu Rusdi Hartono Camat Batang Lupar mengaku pada tahun 2017 pihaknya mendapatkan surat dari DPMPD terkait perpustakaan desa bagi desanya. 

"Tapi perpustakaan desa yang dianjurkan tersebut nampaknya kurang direspon oleh desa-desa di Kecamatan Batang Lupar,  alasannya ada yang sudah mempunyai buku-buku perpustakaan bantuan dari pihak lain," ujarnya. 

Lanjut Rusdi, desa-desa diwilayahnya sudah memiliki perpustakaan sendiri dan ada juga desa yang mendapatkan bantuan buku dari Pemerintah Pusat melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kapuas Hulu tahun 2018. 

Sambung Rusdi, setahu dirinya, desa-desa diwilayahnya tidak ada satu desa pun yang menganggarkan dana untuk perpustakaan desa. 

Ditambahkan Rusli Kulya Mantan Camat Pengkadan mengatakan, semasa dirinya menjadi Camat Pengkadan sekitar tahun 2015, desa-desa diwilayah mereka tidak pernah mengangarkan perpustakaan desa dengan menggunakan DD. "Tapi ada juga desa yang mengangarkan untuk perpustakaan desa itu sebesar Rp18 juta, tapi tidak membeli buku dari pihak ketiga karena dianggap bukunya tidak sesuai sehingga dari desa itu pun mencari buku sendiri," katanya. 

Rusli Kulya yang saat ini menjabat sebagai Camat Putussibau Selatan ini menjelaskan,  saat itu para Kades diwalayahnya cukup bingung, karena mereka diminta untuk menganggarkan dana perpustakaan buku. 

"Makanya saat itu saya mengundang seluruh Kades dan juga dihadiri dari CV yang mengadakan buku tersebut agar dari desa lebih jelas mendapatkan informasi soal pengadaan buku ini. Tapi faktanya dari desa banyak yang tidak mau membeli buku tersebut dari pihak ketiga," pungkasnya.(fiq) 


Advertisement

Related

Kapuas Hulu 3029695482203903180

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item