RSUD Ahmad Diponegoro Putussibau Masih Kerjasama BPJS Kesehatan

pena iklan

Penakapuas.com- Sejumlah masyarakat Kapuas Hulu yang sudah ada Kartu BPJS Kesehatan, merasa khawatir akan ada kejadian serentak secara nasional bagi pelayanan kesehatan untuk tidak lagi menerima pelayanan BPJS tersebut. Pasalnya rumah sakit di Indonesia secara ramai-ramai tidak lagi bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Namun hal ini apakah akan berdampak ke rumah sakit yang ada di Kapuas Hulu. 

Namun Harisson Kepala Dinas Kesehatan Kapuas Hulu memastikan bahwa RSUD Ahmad Diponegoro Putussibau masih melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Soalnya rumah sakit di Putussibau ini sudah terakreditasi. 

"Kita tidak putus kontrak, yang putus kontrak itu yang RS nya belum terakreditasi. Masyarakat Kapuas Hulu jangan khawatir," katanya kemarin. 

Sebelumnya Sutri masyarakat Kapuas Hulu mengaku khawatir RSUD Ahmad Diponegoro Putussibau akan putus kontrak dengan BPJS Kesehatan. Pasalnya ini akan membuat masyarakat Kapuas Hulu yang memiliki kartu BPJS Kesehatan tak lagi bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. 

"Coba lihat di TV dan informasi pemberitaan media online, sejumlah rumah sakit pemerintah, di daerah pulau Jawa banyak menolak atau tidak ada lagi menerima pelayanan bagi masyarakat yang menggunakan kartu BPJS Kesehatan," katanya. 

Sutri mengatakan, bagaimana nasib para pemegang kartu BPJS Kesehatan, yang setiap bulan sudah melakukan pembayaran sesuai dengan tingkat atau kelasnya.

"Maka diharapkan kalau memang rumah sakit atau pelayanan kesehatan di Kapuas Hulu, juga ikut tidak menerima pelayanan BPJS kesehatan, agar pemerintah daerah segera dan BPJS harus segera mengambil keputusan solusi yang terbaik untuk masyarakat," ungkapnya.

Warga Kapuas Hulu lainnya yaitu Andi mengatakan, kalau dirinya sangat berharap pelayanan BPJS kesehatan khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu masih tetap berlaku. Karena bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 

"Terkait apa persoalan BPJS dengan pihak pemerintah sendiri. Pada dasarnya masyarakat tidak perlu tau, sebab masyarakat dari awal sudah diwajibkan menggunakan BPJS Kesehatan untuk berobat. Ketika dalam perjalanan malah BPJS tersebut tak digunakan lagi, dan masyarakat akhirnya jadi korban," ujarnya.

Maka dengan ini diharapkan, kepada pihak BPJS dan Pemerintah harus segera melakukan rapat membahas tentang persoalan pelayanan BPJS Kesehatan tersebut. Karena kalau terus berlarut seperti ini akan menimbulkan gejolak dikalangan masyarakat itu sendiri, yang mau mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Sementara kalau kita lihat masyarakat yang sakit menggunakan BPJS Kesehatan setiap hari, kalau tak segera dibahas dan ada solusi kasihan masyarakat tak mendapatkan pelayanan kesehatan. Kecuali yang harus menggunakan pelayanan secara umum. Sementara perekonomian masyarakat kurang mampu," ungkapnya. 

Warga Kapuas Hulu lainnya Abang Roni mengatakan kalau dirinya tak sependapat apabila pihak rumah sakit harus menolak pelayan BPJS kesehatan. Karena masyarakat yang menjadi korban atas kebijakan tersebut. "Tapi sekali persoalan yang mungkin berat, membuat rumah sakit harus melakukan hal tersebut," ujarnya.

Namun dalam hal tersebut, pihak BPJS Kesehatan harus mampu bertanggung jawab mengapa hal tersebut bisa terjadi. Karena berapa juta masyarakat yang sudah membuat BPJS Kesehatan, dan bayar setiap bulan sudah dengan kelasnya. "Kalau semua rumah sakit menolak BPJS Kesehatan berarti masyarakat ditipu," ucapnya.

Roni berharap, pihak rumah sakit di Kabupaten Kapuas Hulu tidak melakukan seperti rumah sakit di daerah pulau Jawa. "Masyarakat Kapuas Hulu banyak yang kurang mampu, maka sangat perlu adanya pelayanan kesehatan yang menggunakan BPJS Kesehatan tersebut," pungkasnya. (fiq) 

Advertisement

Related

Kapuas Hulu 6045390990649552327

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item