Terlibat Politik Praktis ASN Bisa di Pidana

pena iklan

Penakapuas.com- Mustaan Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu mengingatkan bagi ASN, Kepala Desa maupun Perangkat Desa di Kapuas Hulu yang terlibat dalam politik praktis pada Pemilu 2019 bisa dipidanakan. 

Larangan dalam kampanye yang melibatkan kepala desa ada tertuang di UU pemilu No 7 tahun 2017 pasal 280 ayat 2 huruf H. Bunyinya (pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan Kepala Desa).

Sedangkan pada Bab III tentang ketentuan Pidana Pemilu tertuang pada pasal 490 berbunyi setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, di pidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

"Baik ASN dan perangkat Desa sama-sama dilarang terlibat dalam kampanye dan politik praktis. Jadi baik ASN dan perangkat Desa itu sudah masuk dalam larangan yang tidak boleh melibatkan diri (kampanye)," katanya, Rabu (19/12). 

Mustaan mengatakan, hasil penemuan dilapangan bahwa masih banyak oknum perangkat desa, yang berupaya terlibat dalam politik praktis.

"Sudah beberapa kepala desa di Kapuas Hulu sudah kami panggil, dan semuanya sudah kami laporkan ke dinas terkait, untuk dilakukan pembinaan," ujarnya.

Musta'an menjelaskan, dalam hal ini pihaknya mengedepankan pencegahan, barulah ada tindakan dan kemudian baru langkah ke proses hukum. 

"Apabila tidak bisa dibina atau pencegahan, barulah kita lakukan tindakan proses hukum," ucapnya.

Kecuali kata Musta'an, pelanggaran politik uang dan lainnya tidak ada mengedepankan pencegahan, tapi langsung tindakan secara hukum yang berlaku. "Kami berharap proses pemilu 2019 berjalan dengan baik dan lancar sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya. (AS)

Advertisement

Related

Kapuas Hulu 7642692930886811809

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item