Warga Perbatasan Keluhkan Harga Gas Elpiji 3 Kilo Melambung

pena iklan

Penakapuas.com- Tingginya harga gas elpiji subsidi tiga kilogram di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia tepatnya di Kecamatan Batang membuat warganya pun mengeluh. Soalnya harga gas elpiji tiga kilogram melambung tinggi mencapai Rp50 ribu pertabung diwarung-warung. 

"Biasanya harga elpiji tiga kilogram itu berkisar di Rp35 ribu - Rp40 ribu dan tersedia di warung," kata Aziz warga perbatasan, Selasa (20/11). 

Aziz mengatakan, sudah seminggu ini harganya Rp50 ribu, tentu saja sangat memberatkan masyarakat. Selama ini warga perbatasan tidak menikmati subsidi elpiji, padahal jika berbicara masalah jarak tempuh Putussibau-Batang Lupar hanya sekitar dua jam jalan darat, apalagi saat ini jalan sudah mulus.

"Kami sebagai warga perbatasan juga tidak tahu mengapa harga elpiji tiga kilogram itu begitu mahalnya sampai ke masyarakat, padahal itu subsidi," ujarnya.

Warga perbatasan lainnya yakni Bujang mengeluhkan hal yang sama, padahal gas elpiji 3 Kg itu sangat dibutuhkan masyarakat.

"Tolonglah pemerintah memperhatikan nasib rakyat kecil, jangan sampai progam pak Presiden bagus namun pelaksanaannya di bawah justru dipermainkan seperti halnya gas elpiji 3 kilogram," kesalnya. 

Sementara itu Budiarjo Ketua Komisi B DPRD Kapuas Hulu mengatakan, perlu dilakukan pemeriksaan langsung kelapangan oleh instansi terkait, baik itu ketersediaan mau pun harga elpiji subsidi di tingkat pengecer, agen dan pangkalan.

"Harga mahal itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor, bisa jadi stok terbatas, sehingga jika ditinjau dari sisi ekonomi bila pemintaan banyak stok terbatas otomatis harga naik," ungkapnya.

Budi menegaskan, persoalan belum adanya HET itu bukan menjadi alasan karena tentunya ada azas kepatutan harga. Menurutnya HET yang dikeluarkan pemerintah daerah hanyalah payung hukum untuk menindak apabila pelaku ekonomi menjual diatas harga ketentuan. 

"Jika kita ingin jujur elpiji subsidi tiga kilogram itu menjadi persoalan nasional bukan hanya di Kapuas Hulu," ucapnya.

Untuk itu, Budiardjo meminta pihak terkait baik itu Pemerintah melalui instansi teknis mau pun aparat penegak hukum melihat kondisi di lapangan, dari sisi harga dari pangkal ke agen dan ke pengecer serta kemungkinan adanya penimbunan.

"Saya rasa persoalan itu harus segera ditindaklanjuti karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat," tegasnya.

Sementara itu Jr Sales Executcive LPG VI PT Pertamina Muhammad Herdiansyah menyarankan, agar Pemkab Kapuas Hulu membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur harga eceran tertinggi elpiji di daerah tersebut, menyikapi keluhan harga Elpiji yang dialami warga perbatasan.

"Kita dorong Perda segera diterbitkan sehingga harga elpiji subsidi itu tidak liar ditingkat pengecer," katanya.

Menurut dia, untuk menentukan harga eceran di daerah itu merupakan kewenangan pemerintah termasuk pemerintahan daerah melalui Bupati setempat. 

Herdiansyah mengatakan jika harga elpiji subsidi di Kapuas Hulu mahal, kemungkinan masyarakat membeli di pengecer bukan di pangkalan atau agen penyalur.

"Harga elpiji subsidi di pengecer dan agen itu jelas jauh berbeda, agen akan menjual sesuai harga yang ditentukan sedangkan pengecer diatas itu" pungkasnya. (AS) 

Advertisement

Related

Berita 6581671629268565385

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item