Tinggal 11 Warga Perbatasan Belum Ambil Uang Ganti Rugi Pelebaran Jalan

pena iklan pena iklan

Penakapuas.com- Kasus pelebaran jalan di perbatasan Indonesia-Malaysia tepatnya di Kecamatan Badau hingga hari ini belum selesai, meskipun pemerintah pusat sudah menyiapkan uang ganti rugi yang dititipkan ke Pengadilan Negeri Putussibau sebesar Rp9,4 M untuk 17 warga perbatasan dengan 19 lahan. 

Douglas RP Napitupulu Humas Pengadilan Negeri Putussibau mengatakan, sejauh ini sudah ada 6 warga perbatasan yang sudah mengambil uang ganti rugi lahan mereka ke PN Putussibau.  

"Sekarang tinggal 11 orang yang belum mengambil uangnya, jadi sisa uang yang tempat kami tinggal Rp6,1 M," katanya, Kamis (29/11). 

Douglas mengungkapkan, sampai kapan pun uang ganti rugi yang dititipkan ke PN Putussibau tetap bisa diambil oleh pemilik lahan yang terkena pelebaran jalan. Meskipun tahun anggaran 2018 sudah mau selesai. "Soal akhir tahun anggaran tidak ada kaitannya dengan uang ganti rugi yang ada dikami, kapan pun mereka tetap bisa mengambilnya dengan catatan memenuhi kelengkapan dokumen dan sebagai penerima uang tersebut," jelasnya. 

Lanjut Douglas, sebelumnya pihaknya sudah melakukan peletakan sita terhadap lahan yang akan digunakan untuk pelebaran jalan tersebut. Pihaknya kini masih menunggu informasi dari pemohon (Kementrian PUPR) untuk dilakukannnya eksekusi. 

"Kita sih siap saja untuk eksekusi lahan disana, asalkan keamanannya juga siap," ucapnya. 

Untuk itu kata Douglas, pihaknya masih menunggu informasi dari Kementrian PUPR kapan akan dilakukannya eksekusi lahan di Badau tersebut. "Karena kita juga tidak mau dalam proses eksekusi itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," jelasnya. 

Sambung Douglas, jika 11 pemilik tanah ini tetap saja menolak ganti rugi dari pemerintah, berdasarkan Peratuan Mahkamah Agung (Perma) nomor 3 tahun 2016, uang konsinyasi tetap bisa dititipkan dan proyek pembangunan tetap bisa berjalan.

“Kalau mereka tidak bersedia secara suka rela untuk mengambil uang titipan maka, atas permintaan pihak Pemohon atau PUPR ke Pengadilan Negeri Putussibau, dapat melakukan eksekusi pengosongan dengan dibantu pihak keamanan” pungkasnya. (AS)

Advertisement

Related

Berita 3700055057678462749

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item