Soal CPNS, Dewan Pertanyakan Fungsi Otonomi Daerah

pena iklan

Penakapuas.com -Kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 terus bermunculan. Pasalnya setelah melihat hasil tes CPNS beberapa waktu lalu, banyak peserta tidak mampu mencapai target ambang batas nilai atau passing grade yang telah ditetapkan. Dengan minimnya jumlah peserta lulus passing grade, otomatis kuota formasi CPNS di daerah tidak terpenuhi.

Anggota DPRD Kapuas Hulu Fabianus Kasim menyesalkan pola penerimaan CPNS yang ditentukan oleh pemerintah pusat itu. Menurutnya, kebijakan itu sangat mempersulit putra-putri daerah bersaing dalam penerimaan CPNS.

"Jadi dimana letaknya otonomi daerah. Dalam posisi seperti ini kita tentu kekurangan PNS, karena dengan passing grade tersebut, akhirnya kita tidak memenuhi kuota. Contoh Putussibau ini formasi 203, sementara yang mencapai pasing grade hanya 34 orang," katanya, Selasa (20/11).

Menurut Kasim, selain opsi yang ditentukan pemerintah pusat saat ini dengan sistem perangkingan, rekrutmen CPNS tersebut bisa dikembalikan ke daerah, dengan petunjuk khusus dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan RB

"Kalau seperti ini menggantung, karena kita sudah menganggarkan di APBD, karena PNS ini sangat dibutuhkan di daerah, sesuai formasi. Jadi nanti siapa yang menutupi keburuhan formasi ASN yang belum terpenuhi itu," ujarnya.

Kasim berharap, dalam penerimaan PNS ini memang harus ada perimbangan, dalam arti jumlah putra daerah juga diprioritaskan. "Bupati dan SKPD harus punya solusi, bila perlu Pemda dan DPRD audiensi ke pusat. Jangan pakai surat, biar pembicaraan bisa lebih intens," jelasnya.

Ditambahkan Anggota DPRD Kapuas Hulu Budiarjo, ia sependapat dengan sistem rekrutmen CPNS yang dibangun pemerintah saat ini. Menurutnya sistem tersebut sebagai bentuk tata kelola pemerintahan ke arah yang lebih baik, dengan tujuan menghasilkan ASN putra Indonesia terbaik. "Siapa yang bisa menjadi pegawai negeri itu putra terbaik Indonesia, bukan putra terbaik daerah, kabupaten dan provinsi. Sehingga memang diharapkan sistem yang dibangun ini menghasilkan orang - orang terbaik," katanya.

Namun kata Budi, terhadap keterkaitan daerah secara keinginan pribadi, maka wajib dikembalikan ke daerah supaya putra daerah bisa diakomodir dengan baik.

"Tapi keinginan ini terbentur dengan sistem yang lebih tinggi. Kalau dikembalikan ke daerah, kita selaku wakil rakyat tentu lebih tahu dengan kondisi di daerah itu sendiri seperti apa," ucapnya.

Ditanya apakah Provinsi Kalbar bisa membuat kebijakan dengan menolak sistem penerimaan CPNS yang dilakukan pusat, sebagaimana dilakukan Papua, Budi berpendapat, hal itu kembali pada karakteristik dan perlakuan daerah.

Dirinya pun yakin dengan kondisi banyaknya peserta yang tidak lulus passing grade di sejumlah daerah di Indonesia, pemerintah sudah membuat alternatif yang terbaik. "Kalau saya lihat dari perekrutan ini memang kewenangan sepenuhnya di pusat, daerah sulit berbuat. Selesai tes nilainya langsung muncul," ujarnya.

Budi berharap akan ada upaya eksekutif di daerah ke pemerintah pusat, untuk meningkatkan persentase yang belum terpenuhi, dengan mengakomodir putra daerah dalam mengabdikan diri pada bangsa dan negara sebagai ASN. (AS) 

Advertisement

Related

Kapuas Hulu 2809913315315720428

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item