Penerimaan CPNS 2018, Guru Honor Merasa Terzalimi

pena iklan

Penakapuas.com- Adanya pembatasan usia dalam penerimaan CPNS 2018 oleh Pemerintah Pusat membuat guru-guru honor di Kapuas Hulu merasa terzalimi karena mereka tidak bisa mengikuti pendaftaran CPNS 2018. 

Heni salah satu guru honor yang bertugas di SMPN 5 Putussibau mengaku sangat kecewa adanya pembatasan usia oleh pemerintah dalam penerimaan CPNS 2018 ini. 

"Saya sangat ingin seperti yang lainnya bersaing menjadi abdi negara, tapi karena usia yang bisa ikut pendaftaran CPNS itu 35 tahun kebawah, saya pun jadi pupus harapan. Karena usia saya sudah 46 tahun," katanya, Rabu (7/11). 

Guru bidang agama Katolik ini mengatakan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak memberikan perhatian kepada guru honor sementara banyak guru honor yang bertugas lebih dari 10 tahun. 

"Saya saja sudah 15 tahun menjadi guru honor dengan upah saat ini hanya Rp800-Rp900 ribu,"ucapnya. 

Heni yang menjadi guru honor dari 2003 ini sangat mengharapkan agar dirinya dan guru honor lainnya yang sudah mengabdi belasan tahun hinngga puluhan dapat diangkat langsung menjadi PNS tanpa tes.

 "Karena dengan upah yang ada saat ini sangat tidak cukup, untuk menambah penghasilan saya buka warung kecil-kecilan disekolah," ucapnya. 

Selain itu Heni juga mengharapkan kepada Pemerintah Daerah agar dapat memprioritaskan putra-putri daerah yang menjadi abdi negara. 

"Kita ini masih banyak lulusan sarjana yang menganggur, Pemerintah setempat mesti mengutamakan putra daerah menjadi abdi negara ketimbang dari luar," ujarnya.

Keluhan serupa diungkapkan Yuyun Guru Honor SMPN 5 Putussibau, menurutnya pemerintah pusat berlaku tidak adil dengan guru honor dalam penerimaan CPNS tahun ini. "Umur saya saja 36 tahun, gara-gara ada kebijakan batas usia, saya tidak bisa daftar PNS," katanya.

Dengan adanya kebijakan batas usia tersebut, dirinya merasa pemerintah mendzalimi  guru honor, sementara guru honor ini sudah mengabdi sebelum adanya pembukaan CPNS. 

"Saya 12 tahun menjadi guru honor, sebenarnya saya mau mendaftar PNS, jadi terhambat dikarena ada aturan batas usia," katanya. 

Dirinya pun sangat mengharapkan dari pemerintah pusat maupun daerah agar tenaga honor itu dapat diangkat jadi abdi negara. 

"Guru honor itu tidak perlu pakai tes karena sudah lama mengabdi. Makanya merasa terzalimi dengan aturan pemerintah ini," ucapnya.

Sementara itu Pengamat Pendidikan Kalbar H. Samion H. AR mengungkapkan, kebijakan batas usia dalam penerimaan CPNS tahun ini tidak menghargai pengabdian yang sudah diberikan para tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. Padahal saat ini kondisi guru berstatus PNS di Kalbar masih kurang.

"Kalau pemerintah benar-benar komitmen membangun anak bangsa ini, standar pelayanan minimal untuk tenaga kependidikan di setiap sekolah itu untuk SD 11 dengan kepala sekolah," katanya.

Mantan Rektor IKIP PGRI Pontianak ini mengungkapkan,  idealnya untuk SD itu dari 11 guru ada kepala sekolah, operator sekolah, pesuruh sekolah dan sisanya 8 orang guru. "Delapan orang itu guru kelas, kelas 1 sampai kelas 6, kemudian ada guru bidang studi, guru bidang studi penjaskes dan agama, itu kalau agamanya anaknya ada satu, kalau lebih berarti dua dan seterusnya. Walaupun anaknya beberapa orang, paling tidak 11 tenaga guru," jelasnya.

Namun kata Samion, ironisnya di Kalbar termasuk sejumlah SD yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu yang hanya diisi beberapa guru PNS.  "Sementara kelas ada 6. Sebagian besar untuk menutupi itu dengan guru honor dan kontrak. Sementara mereka yang honor ada yang sudah mengabdi sampai 5 tahun, 10 tahun bahkan lebih, ternyata ketika dibukanya CPNS, ada persyaratan yang membuat teman-teman guru merasa di zolimi. Karena batas maksimal 35 tahun yang ditetapkan pemerintah," paparnya.

Lanjut Samion, apa yang telah dilakukan para guru honorer selama ini, dengan masa pengabdian hingga belasan tahun sepertinya sia-sia. 

"Karena tidak menjadi perhatian pemerintah, harusnya ini di akomodir. Kalau merek difasilitasi, harus dengan cara yang bisa membuat mereka puas," ucapnya.

Sambung Samion, misal untuk prioritas pengangkatan PNS itu mesti guru honor dan guru kontrak. 

"Kalau memang dari segi waktu dibuat klasifikasi, misal guru honor di suatu sekolah sudah ada 10 sampai 15 tahun mengabdi itu harus diprioritaskan, karena usia mereka mengabdi sudah cukup lama," pungkasnya.(AS) 


Advertisement

Related

Berita 4566702537730392958

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item