Kasus Tebing Sungai 2016 Dihentikan Kejari Kapuas Hulu

pena iklan

Penakapuas.com- Kasus gagalnya proyek pembangunan penguatan tebing sungai yang dibangun di Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan pada tahun 2016 oleh pemerintah pusat, ternyata sudah dihentikan oleh Kejari Kapuas Hulu.

Ricky Pangabean Kasi Pidsus Kejari Kapuas Hulu mengatakan, pihaknya memang sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang terlibat dengan proyek tersebut, mulai dari kontraktor, PPK, Konsultan Pengawas, Pengawas dan pihak lainnya. 

"Dimana terkait Inti dari kesimpulan pemeriksaan kita, kegiatan tersebut sudah selesai dilakukan tetapi karena keadaan kahar atau Force Majeure. (suatu kejadian diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya) pembangunan tebing sungai pun tidak sampurna. Sehingga kasus ini dihentikan.

"Dari hasil penyelidikan kami, maka kasus penguatan tebing sungai di Sungai Uluk dihentikan karena kondisi kahar atau force majeure akibat bencana alam. Penghentian kasus Ini juga diperkuat berdasarkan SK Bupati dan surat BMKG Kapuas Hulu dan juga dari beberapa ahli yg melakukan riset terhadap kegiatan tersebut," katanya, Selasa (6/11). 

Lanjut Ricky, terkait dengan pengerjaan pembangunan penguatan tebing 2018 dilokasi yang sama, proyek ini pun sudah didampingi  oleh TP4D Kejati Kalbar.

Sehingga jika pembangunan 2018 ini dihubungkan dengan pekerjaan pada 2016, menurutnya mungkin sudah dipertimbangkan sebelumnya, apakah sudah memenuhi norma hukum dan lainnya. 

Ditambahkan Ardi Ketua TP4D Kejari Kapuas Hulu mengatakan, pihaknya secara langsung tidak terlibat langsung dalam proyek penguatan tebing sungai pada tahun 2018, karena sudah didampingi langsung oleh TP4D Kejati Kalbar. 

"Kami hanya ikut membantu mengawasi juga pada proyek tebing 2018. Selain itu masyarakat juga diharapkan dapat ikut mengawasi proyek pembangunan tersebut," pungkasnya.

Sementara itu Syarifudin salah satu Ketua LSM di Kapuas Hulu mengaku lembaganyalah yang melaporkan kasus pembangunan tebing sungai di Desa Sungai Uluk 2016 tersebut, karena pihaknya menganggap pekerjaan yang dilakukan oleh PT Kreasindo Putra Bangs dianggap banyak kejanggalan. 

"Pertama kali lembaga kami melaporkannya ke Polda Kalbar dan Kejati Kalbar," katanya. 

Pria yang akrab disapa Cay ini mengungkapkan, pihaknya juga ingin mengetahui kenapa kasus penguatan tebing sungai di Sungai Uluk itu dihentikan, apakah itu karena faktor alam atau bukan.

"Kalau kasus itu dihentikan kita juga ingin ada semacam surat pemberitahuan jika proyek yang menghabiskan uang negara Rp9,3 miliar itu dihentikan. Sehingga lembaganya pun tidak menaruh kecurigaan pada penegak hukum," ucapnya. 

Cay mengharapkan agar penegak hukum dalam hal ini Kejari Kapuas Hulu dapat mengungkapkan kasus ini secara transparan. 

Selain kasus tebing sungai di Desa Sungai Uluk yang dilaporkan ke Polda Kalbar maupun Kejati Kalbar, pihaknya juga melaporkan kasus pembangunan embung pangkaran di Desa Tanjung Lasa. 

"Sampai sekarang pembangunan embung pangkaran tersebut tidak berfungsi sampai sekarang. Dan kasus yang dilaporkan ini pun tidak ada titik terangnya," ujarnya. 

Perlu diketahui pembangunan penguatan tebing sungai yang dikerjakan oleh PT Kreasindo Putra Bangsa tersebut sudah hancur belum sampai setahun dinikmati oleh masyarakat, bahkan sisa-sisa pembangunannya pun sudah tak tampak lagi karena sudah tenggelam dalam sungai. Justru saat ini ada pembangunan proyek yang sama dilokasi yang sama dengan dana hampir Rp30 miliar. (AS) 

Advertisement

Related

Berita 4601906622903773973

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item