Cabut Izin PT RAP

pena iklan pena iklan

Penakapuas.com-Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu diminta untuk menindak tegas terhadap perusahaan perkebunan sawit yakni PT Riau Agrotama Plantation (RAP) di Kecamatan Silat Hilir yang telah merambah  kawasan hutan lindung selama ini.

Sultana Faisal salah satu aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat di Kapuas Hulu mengatakan, kenapa pemerintah tidak melakukan tindakan tegas sehingga menaruh kecurigaan dimasyarakat. "Kita minta sementara dari pemerintah setempat untuk menyetop perusahaan tersebut agar tidak beroperasi. Bila perlu cabut izinnya,"katanya, Minggu (11/11). 

Sultan menjelaskan di Kecamatan Silat Hilir tersebut ada tiga desa yang kawasan hutannya sudah dirambah oleh PT RAP diantaranya Desa Nanga Nuar, Setunggul dan Miau Merah. 

"Bahkan saya dapat laporan lagi dari masyarakat disana, bahwa hutan didesa Penai mulai dirambah lagi oleh PT RAP hingga ke desa Pangeran dengan kisaran 125 hektare," jelasnya. 

Jika dilihat dari jumlah perambahan hutan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, mudahnya diperkirakan sudah mencapai ribuan hektare. "Kita mohon Pemkab setempat ambil tindakan tegas, ini demi keamanan masyarakat di Bumi Uncak Kapuas dan Pemkab juga tidak dianggap remeh oleh perusahaan," ujarnya. 

Menurut Sultan, Pemkab setempat sebelumnya sudah memberikan peringatan kepada perusahaan agar menghentikan operasionalnya agar tidak melakukan perambahan hutan. "Setahu saya peringatan pertama itu dimulai dari 2011 dan peringatan kedua ini tahun 2018. Namun dari perusahaan tidak mengindahkannya bahkan hingga hari ini perambahan hutan masih berlangsung," ujarnya. 

Sementara itu Muhammad Sukri Sekda Kapuas Hulu mengatakan, pemerintah daerah bukannya tidak tegas terhadap PT RAP tersebut, melainkan pihaknya ingin menata izin perusahaan tersebut sejauh mana lokasi yang mereka kelola. 

"Sementara lokasi yang diluar izin, itu urusan mereka dengan Kementrian," ucapnya. 

Sekda yang juga termasuk dalam Pembina Tim Pembina Pengembangan Perkebunan Kapuas Hulu (TP3K ini menjelaskan bahwa PT RAP ini sudah lama ada di Kapuas Hulu. Hanya saja mereka ini belum pernah melaporkan data kerja mereka baik itu menyangkut peta inti maupun plasma. 

Menurut Sekda PT RAP ini memiliki dua izin dilokasi yang sama, sementara aturannya tidak diperbolehkan, karena jika izinnya sudah melebihi 20 ribu hektare maka perusahaan tersebut membuat.izin baru dengan nama perusahaan yang berbeda. 

"Saya memang sudah sampaikan surat peringatan pada tahun 2011, tapi dari.perusahaan tidak pernah ngurus," katanya. 

Maka dari itu kata Sekda, pihaknya memberikan waktu hingga tahun ini, jika masalah ini tidak selesai, maka pemerintah daerah akan memberikan penallti atau sanksi kepada perusahaan. "Untuk sanksinya, kami yang akan menentukannya," ucapnya. 

Sementara itu Laurensius Unit KPH wilayah Selatan mengungkapkan, ia baru tahu dari media jika PT RAP melakukan perambahan hutan. "Kita akan menjajaki terlebih dahulu sejauh mana lokasi yang dikelola pwrusahaan," ucapnya. 

Laurensius memastikan akan menindaklanjuti informasi perambahan hutan yang dilakukan oleh PT RAP. Maka dari itu pihaknya akan turun kelapangan dalam waktu dekat ini. "Secara kelembagaan, kita sangat menyayangkan adanya perambahan hutan oleh perusahaan sawit," ujarnya. 

Perlu diketahui bahwa kasus perambahan hutan oleh perusahaan sawit dibawah naungan Salim Group ini sudah ditangani oleh Tim Pembina Pengembangan Perkebunan Kapuas Hulu (TP3K). 

Advertisement

Related

Berita 321066655815349440

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item