Belanja OPD Tahun 2019 Banyak Dipangkas

pena iklan

Penakapuas.com-  Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019 masih berlangsung, saat ini sudah memasuki tahap konsultasi dan tahapan terakhir mendengarkan Pendapat Akhir fraksi - fraksi di DPRD Kapaus Hulu.

Dari rencana anggaran yang telah dibahas, sepertinya tahun 2019 akan ada pemangkasan anggaran disejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Drs. H. Mohd Zaini, MM mengatakan pemangkasan anggaran tersebut dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya karena harus menutupi devisit akibat belanja tidak langsung tahun sebelumnya yang dibebankan kepada APBD.

"Terkait APBD 2018 dari pusat tidak ada tambahan dana, sehingga beban gaji 2018 dibebankan kepada APBD, sedangkan awal penyusunan APBD 2017 - 2018, gaji 13 dan 14 tidak mencantumkan adanya tunjangan, yang dibayar hanya gaji pokok," katanya, Jumat (23/11).

Zaini mengatakan, sesuai dengan surat edaran Menteri Keuangan dan Mendagri, bahwa untuk tahun 2018, gaji 13 dan 14 itu ditambah dengan tunjangan, baik tunjangan jabatan struktural maupun fungsional, sehingga itu sangat berpengaruh.

"Kemudian ada penambahan lagi bahwa tunjangan kinerja harus dibayar, tunjangan perbaikan penghasilan itu dianggap tunjang kinerja itu juga harus dibayar, sehingga penganggaran kita sampai bulan 12, maka mau tak mau kita menambah pembayaran gaji 13 dan 14 dan tunjangan perbaikan penghasilan yang disamakan dengan tunjangan kinerja," paparnya.

Sehingga dari APBD murni ke APBD perubahan itu memang cukup tinggi kenaikannya. Ini berpengaruh ke APBD 2019, maka itu juga harus diakomodir.

"Satu - satunya solusi karena tidak mencapai target, kita harus mengurangi belanja langsung di OPD untuk menutupi posisi devisit di gaji. Namun kalau kisaran berdasarkan persentase yang dikurangi untuk menutupi devisit, terutama OPD yang besar," ujarnya.

Zaini menyebutkan, beberapa OPD yang mendapat pemangkasan anggaran, termasuk di Badan Keuangan Daerah, Dinas PU, Bina Marga dan SDA, Dinas Kesehatan, Cipta Karya, Bappeda, dan Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan.

"Intinya ini berkurang karena adanya belanja langsung dan tidak langsung, belanja tidak langsung bertambah dan belanja langsung berkurang," ulasnya.

Sementara untuk Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2019, Kabupaten Kapuas Hulu mendapat tambahan Rp19 milyar lebih, namun dana tersebut salah satunya direncanakan untuk formasi CPNS sebanyak 203 orang. "Kemudian rencana kenaikan gaji PNS sebesar 5 persen yang disampaikan dari pusat, maka dari penambahan sebesar 19 itu sebenarnya tidak mencukupi," pungkasnya.(AS) 

Advertisement

Related

Kapuas Hulu 6751919013544108393

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item