TP3K Pastikan PT RAP Rambah Kawasan Hutan

pena iklan pena iklan

Penakapuas.com- Kasus dugaan perambahan kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit yakni PT Riau Agrotama Plantation (RAP) di Desa Nanga Nuar Kecamatan Silat Hilir kini sudah ditangani oleh Tim Pembina Pengembangan Perkebunan Kapuas Hulu (TP3K). Tim ini pun masih melakukan pengecekan dilapangan.

AM Nasir Sekretaris TP3K mengatakan, pihaknya baru tahu jika perusahaan dibawah naungan Salim Group tersebut diduga melakukan pembabatan kawasan hutan lindung ketika mendapat laporan dari masyarakat Nanga Nuar Kecamatan Silat Hilir. 

"Masyarakat disana melaporkan bahwa PT RAP ini ada indikasi lahan yang dikelola mereka ini diluar Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diberikan pemerintah setempat," katanya, Selasa (31/10). 

Mendapat laporan tersebut, pihaknya akhirnya mengundang semua tim TP3K mulai dari perkebunan, pertanahan, koperasi dan lainnya termasuk pihak perusahaan untuk membahas masalah PT RAP yang diadukan oleh masyarakat sebelumnya. 

"Dari pertemuan itu kami sepakat untuk melakukan pengecekan langsung kelapangan. Namun dari hasil pengecekan kita memang di Desa Nanga Nuar terindikasi jika PT RAP melakukan perambahan kawasan hutan," katanya. 

Nasir mengungkapkan pihaknya belum bisa memastikan berapa lahan kawasan hutan lindung yang dibabat PT RAP, karena hingga hari ini pihaknya masih melakukan penghitungan. "Sawit PT RAP ini luas, tapi yang jelas di Desa Nanga Nuar kawasan hutan lindung yang dirambah mereka itu ada 300 an hektare. Belum desa-desa yang lain," ucapnya.

Sementara itu Piet Maryoto Kabid Perkebunan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kapuas Hulu mengungkapkan, jika PT RAP ini terbukti melakukan perambahan kawasan hutan dalam mengembangan usahanya, maka Dinas Kehutanan Provinsi harus melakukan pengawasan.

"Karena kami tidak ada kewenangan untuk mengawasi mereka," 

Piet menjelaskan memang sebelumnya Bupati Kapuas Hulu sudah mengeluarkan surat untuk PT RAP agar menghentikan operasi mereka karena terindikasi melakukan pengelolaan diluar IUP yang ditentukan. 

"Kalau kami belum tahu juga berapa jumlah kawasan hutan yang mereka (PT RAP) rambah, lagipula soal itu bukan kewenangan kami. Kami hanya mengurusi IUP saja. Untuk menangani masalah PT RAP ini memang sudah dibentuk tim," katanya. 

Lanjut Piet, untuk langkah selanjutnya, pihaknya akan melakukan pengecekan perusahaan tersebut apakah IUP masih sesuai atau tidak. Jika dilapangan tidak sesuai IUP maka pihaknya juga akan memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut. 

 "IUP PT RAP ini ada dari 2001 dan 2012," pungkasnya. (AS) 

Advertisement

Related

Berita 8462777666929571984

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item