Perusahaan Wajib Dilindungi Program BPJS Ketenagakerjaan

pena iklan

Penakapuas.com- Untuk melindungi para tenaga kerja di Kapuas Hulu, BPJS Ketenagakerjaan Kapuas Hulu terus melakukan upaya perlindungan. Upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Kapuas Hulu ini mendapatkan apresiasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu. 

Wahyu Diannur Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kapuas Hulu mengungkapkan, kedatangan pihaknya ke Disdikbud Kapuas Hulu ini ingin menindaklanjuti Surat Edaran (SE)  Bupati Kapuas Hulu terkait perlindungan terhadap Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) dan aparatur desa. 

“Surat edaran Bupati itu memang sudah lama dikeluarkan, intinya itu adalah kami mengadakan Rakor ini agar seluruh elemen yang ada di Disdikbud Kapuas Hulu baik itu guru honorer, guru kontrak, proyek pengadaan barang dan jasa dibawah naungan dinas ini itu bisa didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan Kapuas Hulu,” katanya usai mengikuti rapat teknis optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan diaula Disdikbud Kapuas Hulu, Selasa (9/10). 

Sejauh ini kata Wahyu, sudah ada beberapa SKPD yang sudah mendaftarkan proyek pengadaan barang dan jasanya seperti Dinas Cipta Karya dan Bina Marga. “Kedua dinas ini sudah lama mendaftarkan proyek pengadaan barang dan jasa kedalam program BPJS Ketenagakerjaan, bahkan dalam pelelang proyek sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dijadikan syarat,” katanya. 

Wahyu menjelaskan, bahwa dalam UU nomor 24 tahun 2011 mengenai BPJS, setiap perusahaan atau pemberi kerja baik itu sifatnya formal atau informal itu wajib dilindungi program BPJS Ketenagakerjaan. 

“Semua proyek yang bersumber dari APBN, APBD dan lain-lain, proyeknya wajib dilindungi program BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya. 

Sementara itu Petrus Kusnadi Kepala Dinas Pendidikan Kapuas Hulu mengatakan,yang namanya tenaga kerja memang harus dilindungi. Dari hasil rapat koordinasi  bersama BPJS Ketenagakerjaan hari ini ini memang kalau untuk pekerja yang direkrut oleh kontraktor melalui kegiatan dinas pendidikan mungkin tidak ada masalah dalam perlindungan tenaga kerjanya.  

 “Yang menjadi permasalahan saat ini ialah bagaimana melakukan perlindungan tenaga kerja dalam pekerjaan yang sifatnya swakelola yang berdasarkan dari anggaran pusat, karena pelaksana kegiatan ini bukan lembaga yaang berbadan hukum melainkan komite sekolah,” ujarnya. 

Sementara itu kata Kusnadi jika Juknis dalam penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus sendiri tidak menyinggung soal perlindungan tenaga kerja yang harus didaftarkan ke BPJS Ketenagarkejaan. 

“Namun jika juknisnya mewajibkan hal itu maka pihaknya akan melakukan penyesuaian nantinya, namun bagaimana pun pihakn berterimakasih kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat membantu mereka dalam hal upaya perlindungan terhadap tenaga kerja. Karena ini merupakan program pemerintah, kita sambut positif apa yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya. (AS)  

Advertisement
pena iklan

Related

Kapuas Hulu 6175330484749682461

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item