2018, 16 Anak di Kapuas Hulu Berhadapan Hukum

pena iklan

Penakapuas.com- Tiap tahun masalah anak yang berhadapan dengan hukum di Kapuas Hulu makin meningkat, jika tahun 2017 hanya ada 6 kasus anak yang berhadapan dengaan hukum. Kini berdasarkan data dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DSP3AP2KB) Kapuas Hulu mengungkapkan sudah ada 16 anak di Bumi Uncak Kapuas yang berhadapan dengan hukum. 

“Kasusnya beragam mulai dari pelecehan seksual, pencurian, narkoba, penistaan agama dan kenakalan remaja lainnya,” kata Rustini Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DSP3AP2KB Kapuas Hulu, Rabu (3/10). 

Rustini menjelaskan, setiap kasus yang menimpa anak yang berhadapan dengan hukum harus diversi atau penyelesaian perkara diselesaikan secara damai sebelum lanjut ke persidangan yang akhirnya anak tersebut dikembalikan kepada orang tua atau dibina.

"Kebanyakan dari anak yang berhadapan dengan hukum tersebut rata-rata masih bersekolah. Saya melihat kasus-kasus mereka ini disebabkan juga dari Media Sosial, sehingga moral mereka menjadi kurang. Mereka pun tidak bisa menahan emosional,” ujarnya. 

Agar kedepannya anak-anak di Kapuas Hulu tidak lagi berhadapan dengan hukum, kata Rustini, dari orang tua meski menanamkan pendidikan agama sedini mungkin, kemudian komunikasi antara orang tua dan anak harus selalu terus dibangun sehingga sianak bisa menceritakan masalahnya.

“Oleh karena itu, anak yang melakukan tindak pidana tidak terlepas dari faktor yang melatarbelakanginya. Anak dapat dipengaruhi, diperintah atau disuruh dan dilibatkan dalam suatu tindak pidana," ungkapnya. 

Selain itu, faktor kemiskinan, kurangnya kasih sayang dan perhatian dari keluarga serta kurangnya pembinaan dari orang tua dan lingkungan sosial juga dapat memicu peningkatan kecenderungan anak menjadi pelaku tindak pidana.

"Kewajiban pemerintah adalah meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak yang lebih komprehensif, terpadu dan sinergis," katanya.

Ia menambahkan, penanganan oleh satu lembaga/instansi saja tidaklah cukup, karena diperlukan keterpaduan dan kerja sama semua pihak terkait.

"Pemerintah perlu melakukan koordinasi lintas instansi dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum," pungkasnya. (AS)

Advertisement
pena iklan

Related

Kapuas Hulu 6229641711409840096

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item