Pemkab-KH Bakal Siapkan Anggaran, Personil dan Aset OPD Baru

pena iklan

Penakapuas.com - Tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Eksekutif Kapuas Hulu, masih dibahas dengan jajara Legislatif setempat. Salah satu dari Raperda itu tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Badan Penanggulanagan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD). Pihak Eksekutif Kapuas Hulu memastikan bahwa aspek personil, anggaran dan aset untuk dua OPD tersebut bakal dipersiapkan setelah Legislatif Kapuas Hulu menyetujui Raperda yang diusulkan. 

Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero SH menegaskan bahwa, kalkulasi anggaran yang akan difloating kepada kedua OPD tersebut pasti sudah dilakukan pihaknya. Perhitungan anggaran itu akan dibahas pada pembahasan APBD murni Kapuas Hulu untuk tahun 2019. "Kalau Raperda yang diusulkan sekarang ini di ketok dan disetujui juga dari DPRD, berarti harus segera bentuk OPD baru. Kalau membentuk tentu anggaran harus sudah dipersiapkan, masak OPD dibentuk anggaran tidak ada," tegasnya, Selasa (18/9).

Kemudian berbicara aset, kata Anton Pamero nanti dari OPD induk memberikan sebagian asetnya ke OPD baru. misalkan BPBD itu akan mengambil aset penanggulangan bencana yang ada di Satpol PP, begitu juga BPPD mengambil aset yang ada pada bidang pengelola perbatasan di Bappeda. "Masalah aset ini sudah sistematis seperti itu," ujarnya. 

Sama halnya dengan aparatur OPD tersebut, kata Anton Pamero harus di isi. Pada pembahasan Raperda tentang OPD juga telah disampaikan ada 27 orang, ada yang 19 orang. "Ini kemungkinan tahun depan ada lagi pelantikan, sebab pasti ada yang pindah ke OPD baru tersebut, baik itu pejabat struktural atau sebagai pelaksana," tuturnya. Sebelumnya pembentukan OPD baru ini, kata Anton Pamero sudah ada surat gubernur yang memberi instruksi pembentukan tersebut. Pertimbangannya untuk mempermudah koordinasi dan dalam pelaksanaan tugas birokrasinya maka OPD ini memang harus ada di daerah. Walaupun hasil penilaian untuk pembentukan sebelumnya tidak memenuhi standar minimal, sehingga bidang kerja penanggulangan bencana dan pengelolaan perbatasan digabung kepada OPD lain. "Tapi karena ini berkebutuhan khusus maka dua OPD itu harus dibentuk," tegas Wabup. (nes)

Advertisement
pena iklan

Related

Daerah 6872768558860229205

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item