Wabup Hadiri Pemusnahan BMN oleh Bea dan Cukai Badau

pena iklan

Penakapuas.com - Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero SH menghadiri undangan pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nanga Badau (KPPBC TMP C Nanga Badau), di kecamatan Badau, Kamis (9/8) siang. Adapun BMN yang dimusnahkan adalah hasil Tembakau (rokok) 87.020 batang, MMEA (Minuman Mengadung Etil Alkohol 288 botol (66.240 ml), Pakan Ternak 2 karung @ 50 Kg (100 kg), Pupuk 30 Karung @ 50 kg (1.500 kg), GulA Pasir 1.500 kg, Hasil Tembakau (Tembakau Iris) 5.000 gram, dan Pakaian Bekas 80 karung (±12.000 pcs). "Ini jumlah yang memang tidak terlalu besar," kata Wabup. 
Kendati demikian  melihat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah/wilayah serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. "Sudah barang tentu ada aturan yang dilanggar dan setiap atau sekecil apapun itu namanya pelanggaran tetap harus kita tindaklanjuti," tegas Wabup.

Sedikitnya ada dua jenis pemusnahan yang dilakukan oleh bea cukai. Pertama, pemusnahan terhadap Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, pemusnahan diartikan sebagai tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah. "Jenis pemusnahan ini umumnya ada di semua instansi pemerintah," terang Wabup.

Kedua adalah pemusnahan terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (selanjutnya disingkat 
BTD), Barang yang Dikuasai Negara (BDN) dan Barang yang Menjadi Milik Negara (selanjutnya disingkat BMN) sebagimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 62/PMK.04/2011. Berdasarkan Peraturan Menteri ini, pemusnahan diartikan 
sebagai kegiatan untuk menghilangkan wujud awal dan sifat hakiki suatu barang.
"Terlepas dari dampak materi yang dirugikan, pelanggaran ini juga akan menimbulkan dampak imateriil," ujarnya. 

Dampak imateril tersebut berupa terganggunya stabilitas pasar dalam negeri, dan tidak terpenuhinya 
perlindungan terhadap konsumen / masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada para pelaku pelanggaran Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai. Selain itu diharapkan pula dapat meningkatkan sinergi antar instansi pemerintah dan tokoh adat, tokoh masyarak dalam mengamankan hak-hak penerimaan negara maupun dalam melindungi negara dari masuknya barang-barang berbahaya asal luar negeri. 

Pemusnahan terhadap barang ilegal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan industri 
dalam negeri. "Jadi di saat yang sama, kami ingin industri dalam negeri membaik. Dan yang 
lebih penting para pelaku usaha bisa menjalankan usaha sesuai ketentuan yang ada," ucap Wabup.

Penertiban barang ilegal dan 
selundupan oleh Bea Cukai penting untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Iklim ekspor dan impor juga akan membaik, sehingga bisa memacu pertumbuhan ekonomi.
"Semoga kedepannya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Nanga Badau  dapat memberikan prestasi yang lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsi khususnya dibidang pengawasan dan pelayanan," tuntas Wabup.  (nes)
Advertisement
pena iklan

Related

Berita 5389583943730598747

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item