Tak Ada Nego, Eksekusi Pembebasan Lahan Di Badau Tetap Jalan

pena iklan

Penakapuas.com. Satker PU Kementrian PUPR sudah menitipkan uang ganti rugi ke Pengadilan Negeri Putussibau bagi 15 warga perbatasan yang lahannya terkena proyek pembebasan lahan dari pemerintah pusat. Tuntutan ganti rugi yang layak menurut mereka tampaknya sangat berat untuk dikabulkan pemerintah pusat. Pasalnya dari pemerintah sudah menentukan harga ganti rugi yang mesti mereka terima. Pemerintah pusat pun tidak akan lagi bernegoisasi kepada pemilik lahan tersebut, karena prosedur tersebut sudah dilalui dan pemerintah tetap akan melakukan eksekusi kepada lahan mereka, meskipun eksekusi sebelumnya ada penolakkan dari mereka. 

Jika sebelumnya 15 warga perbatasan Kecamatan Badau tetap bersikeras menolak pembebasan lahan mereka dari pemerintah pusat, pihak Pengadilan Negeri Putussibau akan tetap melakukan eksekusi kepada lahan warga perbatasan. 

“Jika mereka (pemilik lahan) tidak menyerahkan lahannya secara sukarela, maka pengadilan berdasarkan undang-undang akan menggunakan kekuasaan negara umum untuk memindahkan mereka. Artinya eksekusi tetap jalan,” kata Douglas RP Napitupulu Humas Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II, Senin (6/8). 

Douglas pun menyayangkan peryataan mereka (pemilik lahan) di media, yang siap mengorbankan nyawa dalam mempertahankan tanah mereka. Padahal menurutnya masyarakat perbatasan itu harus lebih paham tentang aturan eksekusi ini, seharusnya mereka lebih taat hukum karena ini menyangkut kepentingan negara. 

“Proses negoisasi harga saat ini sudah selesai, karena prosesnya sudah dilalui. Bahkan uang pengganti untuk mereka masih ada di pengadilan. Dan dipersilakan untuk mengambilnya,” ungkapnya. 

Sementara itu R Adji Winursito Kabag Pertanahan Pemkab Kapuas Hulu mengatakan, masalah pembebasan lahan di Kecamatan Badau ini, sebelumnya 15 warga perbatasan itu sudah melaporkan masalah tersebut ke perwakilan Ombusman Kalbar.

“Namun dari Ombusdman menyatakan, dari panitia dan Satker PU ini dalam menangani masalah ini sudah berjalan dengan benar dan sesuai prosedur,” ujarnya. 

Adji melihat dalam kasus pembebasan lahan ini, baik dari Satker PU maupun warga ini tidak ada lagi yang namanya negoisasi harga, karena harga yang ditentukan tersebut sudah maksimal dari tim apresial. “Perlu masyarakat ketahui, bukanlah pemerintah daerah yang menentukan harga ganti rugi tersebut, tetapi ada pihak ketiga yakni tim apersial yang ditentukan oleh Kementrian PU PR,” tuturnya. 

Lanjut Adji, dari 15 warga perbatasan yang bersikeras menolak pembebasan lahan tersebut, ada sembilan warga yang sudah dibacakan sita eksekusi sebelumnya dan sisa enam warga lainnya juga akan menyusul dibacakan sita eksekusinya. 

“Namun dari Pengadilan meminta saat Satker PU meminta melakukan eksekusi kembali, proses pengamanan jangan main-main. Jangan proses eksekusi nanti hanya menggunakan pihak keamana dari Koramil maupun Polsek. Kalau bisa pengaman ditambah lagi dari TNI, Brimob,” ujarnya. 

Untuk eksekusi lanjutan kata Adji, dirinya belum mengetahui karena belum mendapat laporan dari Satker PU. Namun ia mengimbau kepada masyarakat perbatasan yang tanahnya terkena pembebasan lahan untuk mengikuti aturan hukum saja. “Karena untuk melakukan perlawanan kepada negara itu terasa sia-sia. Kami pun merasa sudah cukup untuk menyelesaikan permasalahan ini,” pungkasnya. (AS) 

 

Advertisement
pena iklan

Related

Berita 5654764999296255636

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item