Penghobi Burung Tolak Permen LHK Nomor 20

pena iklan

Penakapuas.com - Terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2018 tentang satwa dilindungi dianggap prematur, dan merugikan penggemar atau penghobi burung.

Ketua Persatuan Burung Berkicau Kapuas Hulu (PBBKH) Putu Sugiarta dengan tegas menolak Peraturan Menteri (Permen) Nomor 20 tersebut.

"Jadi kalau kita mengikuti di sosial media, para penghobi burung yang bergerak di perburungan jadi resah akibat dari Permen tersebut," tutur Putu Sugiarta, Sabtu (18/8)

Bahkan kata Putu, begitu ia akrab disapa mengatakan, dirinya lebih menyesal karena Permen tersebut lahir jelang pilpres, seakan ditengarai ada unsur politisnya.

"Apa dunia burung dibawa ke politik, karena Permen ini diteruskan dan dilaksanakan akan berimbas ke suara kandidat calon pilpres di Indonesia, lumayan juga jumlah penghobi dan bisnis di dunia burun, mulai dari pengrajin sangkar, asesoris dan lain - lain," tutur Putu.

Lebih lanjut Putu mengungkapkan, tudingan pemerintah yang menganggap habitat burung kian langka sehingga harus diterbitkan payung hukumnya sangat tidak objektif.

"Karena menurut saya, perusahan mesti ikut bertanggungjawab, burung - burung pada lari karena adanya pembukaan lahan oleh pihak perusahan, terutama di bidang perkebunan," bebernya.

Misal kata Putu, diwilayah hutan yang masih luas seperti Pulau Sumatera dan Kalimantan, sangat terasa sekali bahwa habitat satwa mulai langka.

"Jangan mengkambing hitamkan penghobi dan pencari burung. Maka sebenarnya Menteri tidak perlu keluarkan permen yang bikin resah itu," tegasnya.

Karena sambung Putu, untuk membatasi penangkapan burung di hutan, Kementerian LHK tidak semestinya langsung mengeluarkan aturan khusus, karena masyarakat melalui kearifan lokalnya bisa membuat ketentuan untuk membatasi penangkapan burung di hutan.

"Dengan keharipan lokal setempat bisa mengurangi perburuan, contoh di Kapuas Hulu di daerah lintas, tidak boleh menangkap burung cucak ijo, muray dan lain - lain, ada sanksi hukum adat kalau ketahuan, denda 1 ekor sampai Rp4 juta. Adat belum dibayar motor, KTP ditahan. Jadi saya rasa lebih efektip dari pada ngeluarkan permen sehingga di demo dimna - mana," kata Putu.

Putu yakin terbitnya Permen LHK Nomor 20 tersebut berdampak luas bagi masyarakat yang berkecimpung di burung, karena menyangkut urusan ekonomi.

"Karena sampai ke perut bagi pembuat sangkar acessoris penjual burung bisa menambah pengangguran. Oleh karena itu, carikan dulu solusi terbaik biar tidak menjdi beban pemerintah sendiri. Salam kicau mania," serunya. (yas)

Advertisement
pena iklan

Related

Sosial Budaya 1533664226507893247

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item