Penanganan Karhutla Di Kapuas Hulu Terkendala Sarana

pena iklan

Penakapuas.com -Dalam menangani Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Bumi Uncak Kapuas, selama ini TNI-Polri masih sangat kekurangan sarana dan prasarana dilapangan sehingga pemadaman Karhutla yang dilakukan pun belum optimal. 

Letkol Inf Ibnu Subroto Dandim 1206 Psb mengungkapkan kendala sarana dan prasarana menjadi hambatan tersendiri bagi TNI-Polri melakukan pemadaman Karhutla selama ini. 

"Selain masalah sarana dan prasarana, masalah anggaran penanganan Karhutla ini juga minim," katanya usai mengikuti rapat Tim Satuan Tugas Kebakaran Hutan diaula Setda Kapuas Hulu, Selasa (21/8). 

Dandim mengatakan, salah satu contoh sarana dan prasarana yang harus dilengkapi seperti masker, alat pemadaman juga tidak ada karena masih menggunakan manual, belum lagi yang lainnya. Sehingga hal ini perlu didukung oleh pemerintah. 

Lanjut Dandim, untuk tahun 2018 ini titik panas di Kapuas Hulu ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2017 lalu."Dikawasan Taman Nasional Danau Sentarum saja hingga hari ini masih ada titik panasnya seperti di Suhaid dan Pulau Majang," ujarnya.

Sementara itu Muhammad Sukri Sekda Kapuas Hulu mengatakan, untuk masalah Karhutla, Kapuas Hulu memang ada delapan titik api. Namun berdasarkan pantauan dilapangan oleh pihak Kodim, rata-rata titik api itu sudah padam. "Apalagi cuaca belakangan ini juga ada curah hujan walau intensitas tidak tinggi, ini juga turut menanggulangi titik api yang muncul," ujarnya.

Sukri mengakui dalam penanganan kebakaran Satgas Karhutla selama ini memang terbatas anggaran dan sarana-prasarana. Sarana yang dimiliki hanya mobil damkar yang jangkauannya paling jauh 200 meter dari posisi kendaraan damkar berada.

 "Jadi untuk mencapai kelokasi yang lebih jauh damkar itu terkendendala, pemdaman juga tidak bisa maksimal. Oleh karena itu kita terus berusaha mengusulkan bantuan sarana pemadam kebakaran ke Pemerintah Pusat," tuturnya.

Kemudian terkait sangsi untuk pembakar ladang, kata Sukri, saat ini masih bersifat teguran dengan penandatanganan pernyataan tidak akan membakar ladang. Menurutnya hal tersebut sudah sesuai sebagai sangsi, sebab Pemerintah sendiri belum dapat menyediakan pekerjaan pengganti bagi masyarakat peladang. Meski Pemerintah sudah menyediakan lahan pertanian, namun itu belum cukup untuk masyarakat. 

"Kalau lahan pertanian yang pemerintah buat nantinya sudah cukup untuk masyarakat, baru kita tindak dengan cara yang lebih tegas. Sebab saat ini masyarakat berladang itu bukan untuk bisnis, tapi sekedar menyambung hidup mereka," ucapnya.

Kendati demikian, Sukri mengharapkan agar petani dapat merubah pola membuka ladang dari membakar ke teknik tidak dengan cara bakar. Petani bisa mengkomunikasikan hal tersebut dengan dinas pertanian Kapuas Hulu. "Ada teknik lain yang dapat dilakukan masyarakat dalam membuka ladang, tidak dengan membakar. Ini bisa dikomunikasikan dengan dinas teknis, atau penyuluh pertanian disekitar desanya. (AS) 

Advertisement
pena iklan

Related

Kapuas Hulu 8500248481095288375

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item