Meski Eksekusi Kedua Gagal, Ismawan Legowo Tinggalkan Rumah Dinas

pena iklan

Penakapuas.com- Untuk kedua kalinya eksekusi pengosongan rumah dinas dokter Ismawan dijalan Rahadi Usman Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara yang dilakukan oleh pemerintah daerah kembali gagal. 

Pemerintah daerah dalam hal ini diwakili oleh Satpol PP Kapuas Hulu, Kamis (9/8) tampak mendatangi rumah sang dokter. Ada sekitar dua jam negoisasi antara Pemkab Kapuas Hulu dengan sang dokter. Dari hasil kesepakatan pun diperoleh bahwa sang dokter legowo untuk keluar dari rumah dinas tersebut dengan catatan tuntutannya tetap dipenuhi. 

"Yang jelas Ismawan (dokter) siap untuk mengosongkan rumah dinasnya. Tadi Ismawan meminta waktu hari ini untuk kemas-kemas barangnya. Tentunya kami juga akan menyediakan tenaga untuk sang dokter," kata Yosef Jasman Plh Sekretaris Pol PP Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis (9/8). 

Yosef memastikan hari Jumat (10/8) rumah dinas dokter Ismawan dipastikan kosong dan bisa dilakukan pembongkaran untuk kelanjutan proyek rumah sakit. 

Berkaitan dengan tuntutan dokter Ismawan kata Yosef, pihaknya tidak ikut campur, namun yang bersangkutan bisa menempuh jalur sendiri. "Kami hanya fokus pada pengosongan rumah dinas ini saja. Urusan tuntutan tidak ikut dicampuradukan dengan masalah pengosongan rumah ini," ujarnya.

Sementara itu Ismawan Dokter yang menghuni rumah dinas tersebut mengatakan, agenda hari ini memang dari pemerintah yang diwakilkan melalui Satpol PP Kapuas Hulu tujuannya untuk memberitahukan pengosongan rumah dinas untuk seorang PNS aktif di Kapuas Hulu.

"Pemerintah daerah meminta saya untuk legowo pindah dari rumah ini. Rumah ini bukan untuk ditinggali, rumah ini pun tidak layak," ucapnya. 

Ismawan menjelaskan, dalam perintah pengosongan rumah dinas ini, dirinya sempat mempertanyakan soal surat jika rumah yang ia tempati ini harus dihancurkan. Namun pemerintah daerah tidak mampu untuk menunjukkanya.

"Jangan sampai nanti pemerintah daerah salah merobohkan rumah. Saya minta keterangan aset daerah, apakah rumahnya benar atau tidak. Karena saya punya bukti," ungkapnya. 

Lanjut Ismawan, dirinya mengaku legowo angkat kaki dari rumah dinas ini dengan catatan seluruh tukang yang akan melakukan pengosongan barangnya ini dibiayai oleh Pemda dan tidak ada barang miliknya yang rusak.  

"Memang ada barang-barang penting dalam rumah ini sebagian sudah saya keluarkan," tuturnya. 

Disinggung soal rumah dinas dokter yang disiapkan pemerintah daerah di Kecamatan Bika, dirinya menganggap rumah tersebut tidak layak, bahkan rumah dinas dokter yang ditempatinya saat ini juga tidak layak, bahkan dirinya sudah menghabiskan Rp40 juta untuk merenovasinya. 

"Kedepannya saya akan bangun gedung disini, 3 bulan kedepan lihat saja nanti," ucapnya. 

Meskipun ia legowo untuk angkat kaki dari rumah dinasnya, dirirnya tetap menuntut haknya seperti soal tunjangannya yang hingga hari ini tidak dibayarkan pemerintah setempat. "Tunjangan 2017 itu ada sekitar Rp48 juta dan tunjangan 2018 yang dipotong juga mesti dibayarkan semua. Nanti kita lihat data disini," ujarnya. 

Ismawan juga mempertanyakan soal pasal mana dan undang-undang mana yang menyebutkan jika dokter yang masih dibawah naungan dinas kesehatan dan merupakan PNS aktif dan ditugaskan diluar daerahnya dalam hal ini di Kecamatan Bika, yang selama ini dirinya masih bekerja namun diwajibkan untuk meninggalkan rumah dinas yang saat ini ditempatinya.

"Pasal mana, ayat mana dan undang-undang mana, tolong pemda tunjukkan. Kalau saja tadi mereka bisa menunjukannya, saya pasti keluar," ungkapnya. 

Sambung Ismawan, dalam surat perintah pengosongan rumah dinas ini, ia baru pertamakali menerima surat langsung dari Sekda. Sebelumnya ia menerima surat pengosongan rumah dinas dari Sekda, namun suratnya tentang rapat koordinasi. 

"Nomor suratnya DInkes, Korp suratnya Sekda, tanda tangan Sekda, lembar suratnya Sekda, sementara amplopnya Dinkes. Pembuat berita itu siapa tidak ada parafnya," ujarnya.

Sementara itu Hamidi warga Putussibau Utara mengatakan, semestinya masalah ini harus diselesaikan dengan duduk satu meja. Jangan sampai ada yang tersakiti antara satu dengan yang lainnya. "Inikan menyangkut fasilitas negara dan dokter Kapuas Hulu. Semestinya antara Kadis dan bawahannya ini jangan sampai terpecah, yang rugi itu masyarakat Kapuas Hulu," pungkasnya. (AS) 

Advertisement
pena iklan

Related

Berita 1657673201983838134

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item