Ganti Rugi Lahan Tak Sesuai, Warga Perbatasan Siap Pertaruhkan Nyawa

pena iklan

Penakapuas.com- Proyek pelebaran jalan yang dilakukan oleh pemerintah pusat di Kecamatan Badau dipastikan terhambat. Pasalnya masih ada 14 warga perbatasan yang bersikeras tetap menolak lahannya diambil oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan ganti rugi yang diberikan pemerintah dianggap tak layak dan tak sesuai. Dari 14 warga ini pun mengaku siap mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan hak mereka. 

Dewit Chin salah satu pemilik lahan yang terkena pelebaran jalan negara mengaku, ada beberapa bangunan dan tanahnya tidak masuk dalam daftar ganti rugi dari pemerintah. Adapun ganti rugi yang sudah masuk dalam daftar pemerintah itu tidak sesuai.

"Dari pemerintah menaksir harga tanah kami disini hanya Rp150 permeter, sementara dari Bank saja menaksirnya itu Rp3 juta permeter. Karena tempat kami ini merupakan pusat jantungnya Nanga Badau," katanya, Jumat (3/8). 

Chin mengatakan, tanah miliknya yang terkena pelebaran jalan yakni panjang 92x35 meter, pemerintah hanya berani membayarnya sebesar Rp2,2 M, sementara dari hitungan yang semestinya itu Rp8 miliar. 

Atas masalah ini Chin mengaku tidak mau melakukan perlawanan hingga ke Pengadilan, pihaknya hanya ingin sesuai kesepakatan awal dari pemerintah. 

"Dimana dalam penentuan harga itu kami dikompromikan, tapi nyatanya pemerintah menentukan sendiri harganya. Mana kami mau, karena kami bisa rugi," ujarnya. 

Pemilik tanah lainnya yakni Yulizar Rizaldi mengungkapkan, tanahnya yang terkena pelebaran jalan sendiri sekitar  8,5 x15 meter, ditanah tersebut ada bangunan ruko tingkat dua. Dirinya pun tidak setuju dengan ganti rugi yang ditawarkan pemerintah. 

"Lahan saya itu ditawar Rp160 juta, mana saya mau. Saya ingin tahu rinciannya sebenarnya berapa harga tanah dan bangunan saya itu. Soalnya saya hanya tahu tanah dan bangunan saya secara umum dapat ganti ruginya Rp160 juta," jelasnya. 

Yulizar mengaku, dirinya bukan menolak program pemerintah, hanya saja dari pemerintah harus memberikan ganti rugi yang sesuai. "Bahkan ganti rugi ini, saya nilai pemerintah pilih kasih, karena ada tanah milik warga lainnya yang hanya 28 meter diganti Rp200 juta lebih, sementara tanah saya yang totalnya 97 meter hanya mau diganti Rp160 juta," ungkapnya. 

Untuk itu kata Yulizar, hingga kapan pun pihaknya tidak akan pernah melepaskan lahan mereka untuk pemerintah jika harga yang ditawarkan tidak sesuai. 

Pemilik tanah lainnya yakni Yusran mengungkapkan hal serupa, bahkan dirinya siap mempertaruhkan nyawanya jika pemerintah tetap memaksa mengambil lahannya.

Tanah miliknya sendiri ada 35 meter,.semuanya dipastikan habis terkena pelebaran jalan, sementara pemerintah hanya berani membayar Rp1,2 miliar. Menurutnya  harga sebesar itu sangat tidak sesuai jika dilihat dari lokasi dan jumlah bangunan yang ada. "Saya memiliki 11 pintu bangunan tingkat dua, kami ini merasa dikuras pemerintah," ucapnya. 

Lanjut Yusran, dirinya akan melepaskan lahannya, jika pemerintah membayarnya sesuai dengan harga tanah sekarang. "Disini itu harga tanahnya permeter Rp3 juta, sementara pemerintah hanya berani bayar Rp150 ribu permeter. Jelas kami menolak," jelasnya.

Ditambahkan pemilik tanah lainnya yakni  Surjisman mengaku, memiliki bangunan ruko dua unit yang nilainya mencapai Rp800 juta, harga ini belum termasuk tanah. "Saya mau dikasi ganti rugi hanya Rp400 juta, sementara saya bangun ruko ini saja untuk upahnya sudah Rp350 juta. Mana saya mau, rugi separuh saya. Ini belum masuk harga tanah," jelasnya. 

Untuk itu ia pun mengaku akan tetap bertahan dan akan melawan pemerintah apapun yang terjadi, sekalipun nyawa yang menjadi taruhannya. "Kami tak akan menyerah, kecuali ada nego baru dari pemerintah. Kami ini merasa dibohongi pemerintah," pungkasnya. (AS) 

 

Advertisement
pena iklan

Related

berita utama 5584107029901219528

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item