Bupati Kapuas Hulu Usulkan 7 Raperda Ke Legislatif

pena iklan

Penakapuas.com - Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH mengusulkan 7 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018, ke lembaga Legislatif setempat. Pengusulan raperda itu melalui sidang paripurna di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Senin (27/8) siang.

Tujuh Raperda yang dimaksud, pertama adalah Raperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, kedua tentang retribusi perpanjangan izin memperkerjakan orang asing, ketiga penyelenggaraan kearsipan, keempat perubahan atas Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang rancangan pembangunan jangka menegah daerah kabupaten Kapuas Hulu.
Selanjutnya yang kelima, perubahan atas Perda Nomor 17 tahun 2013 tentang tetang retribusi pelayanan kesehatan, keenam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketujuh perubahan atar Perda Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Terkait Raperda tentang tenaga kerja, Bupati menegaskan hal tersebut untuk payung hukum bagi ketenagakerjaan di Kapuas Hulu. "Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merupaka dasar hukum dalam pengerjaan raperda ini," ucap Bupati, pada pidato pengantarnya.

Kemudian raperda perpanjangan izin memperkerjakan tenagakerja asing, kata Bupati, Raperda itu untuk mengatur tarif retribusi perpanjangan izin memperkerjakan orang asing sebesar 100 dolar amerika serikat untuk setiap tenaga kerja asing setiap bulan.

Lalu Raperda tentang penyelenggaraan kearsipan. Bupati mengatakan raperda ini bertujuan agar pengelolaan kearsipan dapat menjamin kesediaan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Raperda ini juga menjadi acuan dasar pada tata naskah dinas, kode klasifikasi surat, klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis serta jadwap retensi arsip.

Berikutnya, raperda tentang perubahan RPJMD. Kata Bupati ini dilatarblakangi terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi peraturan daerah, tata cara evaluasi Raperda tetang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD dan RPJMD  serta RKPD. "Sebab itu perlu sinkronisasi RPJMD Kapuas Hulu 2016-2021 dan program kerja setiap OPD yang ada," tegas Bupati.

Untuk raperda retribusi pelayanan kesehatan. Kata Bupati itu dibutuhkan untuk penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan seiring dengan perkembangan kebutuhan dalam pelayanan kesehatan. Kemudian penerapan retribusi hanya pada rumah sakit dan puskesmas yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. "Termasuk bertambahnya pengecualian terhadap subjek JKN, Jampersal, Program Pemerintah dan penduduk transmigrasi," papar AM Nasir.

Selanjutnya raperda admin dukcapil. AM Nasir menegaskan raperda itu menyesuaikan dengan perubahan admin dukcapil, seiring diberlakukannya UU nomor 24 tahun 2013 perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang admin kependudukan. "Termasuk juga dengan munculnya peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak," ujar Nasir.

Terakhir raperda tentang perubahan pembentukan dan susunan perangkat daerah. AM Nasir menjelaskan ini dilakukan karena bertambah dua OPD baru. "Dua OPD tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah," tuntas Bupati. (nes) 
Advertisement
pena iklan

Related

Berita 5723867300479197725

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item