Terkena Proyek Pembangunan, Rumdin Dokter Ismawan Terancam Dibongkar

pena iklan pena iklan

Penakapuas.com- Terkena dampak proyek pembangunan RSUD Ahmad Diponegoro yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kapuas Hulu, Rumah Ismawan salah satu dokter yang menempati rumah dinas di Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putissibau Utara tersebut terancam dibongkar. Namun sang dokter tidak terima dan tetap ngotot bertahan dirumah dinas tersebut apa pun yang terjadi. 

"Sebelum saya diusir dari rumah ini, saya sudah dimutasi ke Puskesmas Bika, bahkan motor dinas saya mau ditarik, tunjangan tak diberikan dan sekarang rumah mau ditarik," kata Ismawan salah satu Dokter yang menempati Rumdin, Selasa (17/7).  

Ismawan mengatakan, yang dihadapinya ini adalah seorang Kepala Dinas, bukan seorang preman, semestinya Kepala Dinas yang juga berprofesi sebagai dokter, harusnya mengerti isi dan makna dari sumpah hipokrates. 

Ismawan mengungkapkan, soal pembangunan proyek yang mengenai rumah dinasnya ini, sebelumnya dari bidang aset sudah melakukan pengukuran. Namun dalam melakukan pengukuran ia melihat ada kejanggalan dalam surat pengukuran yang ia minta. Dimana dalam isi surat tersebut, nomor surat tidak ada, tanda tangan dan stempel juga tidak ada. 

"Tak lama saya melihat surat pengukuran rumah tersebut, mereka pun pergi semua," ucapnya. 

Ismawan mengatakan, dirinya kurang tahu mengapa dinas kesehatan itu ingin sekali mengusirnya dari rumah dinas, sementara dirinya masih merupakan pegawai dinas kesehatan. Untuk menyelesaikan masalah ini, kata Ismawan, dirinya tak pernah dipanggil oleh Kepala Dinas. Justru dirinya sendiri yang menghadap pimpinan. 

"Kalau saja istri saya bukan orang sini, kemungkinan saya sudah pergi dari Kapuas Hulu," ujarnya. 

Lanjut Ismawan, bahwa pihak Dinas Kesehatan tidak pernah menyediakan rumah dinas untuk dirinya dimana ia bertugas saat ini. "Tak ada rumah dinas di Puskesmas Bika. Saya mau tanya kepada mereka, rumah dinas yang mana katanya untuk saya tempati,"'ujarnya.

Ismawan mengingatkan kepada Dinas Kesehatan Kapuas Hulu khususnya Kepala Dinasnya, janganlah berlaku semena-mena dengan mengusir dirinya. Justru sebagai pemimpin itu Kepala Dinasnya itu melihat anggota timnya atau teman sekerjanya itu dilihat sudah betah belum bekerja di Kapuas Hulu, diperhatikan ada yang kurang atau tidak.

Menurutnya, bukannya diusir seperti ini, bagaimana dokter-dokter di Kapuas Hulu ini betah bertugas di Bumi Uncak Kapuas jika diperlakukan seperti ini. Sebenarnya sebagai kepala dinas yang baik kata Ismawan, harusnya menempatkan dokter muda di Puskesmas Bika, bukan dokter senior. 

“Ini dua dokter senior ditempatkan di Bika, ada yang dari Boyan ke Bika,  dari Boyan ke Bika. Gimana bisa maksimal pelayanan untuk masyarakat di Bika? Semestinya dokter muda yang ditempatkan di Bika, sehingga pelayanan di Bika bisa lebih baik. Siapa yang gak tahu Bika?  Beberapa staf instansi ada ditempatkan disana karena beda pandangan. Seorang manusia kalau tidak bisa membantu ya jangan menyusahkan," katanya. 

Sementara itu Harisson Kepala Dinas Kesehatan Kapuas Hulu mengungkapkan, bahwa memang ada pembangunan dirumah sakit tahun 2018 ini. Salah satu pembangunannya yakni gedung insenerator yang mengenai salah satu rumah dinas dokter yaitu Ismawan. 

"Jadi sebenarnya, rumah dokter yang terkena pembangunan gedung insenerator itu merupakan dokter yang tidak berhak menempati rumah dinas tersebut. Sementara dua rumah dokter lainnya tersebut masih bertugas dirumah sakit," ungkapnya. 

Harisson mengungkapkan, jika pihaknya tidak membangun insenerator, maka setiap hari masyarakat disekitar rumah sakit akan terkena imbas polusi dari sisa pembakaran limbah rumah sakit. 

Menurutnya masyarakat harus memilih yang mana, apakah masyarakat tetap terkena polusi limbah rumah sakit  atau tetap mempertahankan Ismawan yang menempati rumah dinas tersebut (yang sebenarnya bukan haknya). “ Dan salah satu alasan kenapa RSUD kita belum terakreditai, karena kita belum mempunya insenerator yang memenuhi standar kesehatan lingkungan,” ujarnya. 

Harisson menegaskan kenapa Ismawan tidak berhak menempati rumah dinas tersebut, hal ini dikarenakan yang bersangkutan tidak lagi bertugas dirumah sakit, melainkan bertugas di Puskesmas Bika. 

"Sementara di Bika itu sudah disiapkan rumah dinasnya. Yang namanya Puskesmas itu konsep wilayahnya, dokternya 24 jam harus stanby," katanya. 

Harisson mengatakan, pihaknya sudah limakali mengirimkan surat peringatan kepada yang bersangkutan untuk segera keluar dari rumah dinas tersebut. 

"Saya tidak tahu juga kenapa Ismawan tidak keluar rumah dinas tersebut. Namun yang jelas Ismawan tidak ada hak untuk tinggal dirumah tersebut," ujarnya. 

Menyikapi masalah ini Muhammad Sukri Sekda Kapuas Hulu mengungkapkan, sudah seharusnya dokter Ismawan itu pindah karena ini merupakan suatu kebijakan, terutama kebijakan dari Dinas Kesehatan. 

“Kalau dia tak mau pindah, maka terpaksa kita bongkar paksa,” ucapnya. 

Menurut Sekda, upaya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah sudah kerap dilakukan, namun pendekatan yang dilakukan tidak mempan. Bahkan dari Dinas Kesehatan juga sudah mengirimkan surat peringatan sebanyak limakali kepada yang bersangkutan.

Sementara itu Rupinus Kepala Sat Pol PP Kapuas Hulu mengatakan, pihaknya memang sudah menerima surat pembongkaran rumah dinas dokter yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kapuas Hulu. Namun pihaknya belum mendapat perintah langsung dari pimpinan diatas untuk melakukan pembongkaran rumah dokter tersebut.“Untuk mengeksekusi pembongkaran rumah dinas dokter tersebut kami masih menunggu surat dari pimpinan diatas. Bukan kami tidak berani,” ujarnya.

Perlu diketahui pada tahun 2018 ini RSUD Ahmad Dipenogoro Putissibau mendapatkan dana segar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat sebesar Rp5,8 miliar untuk pembangunan beberapa item. Salah satu item pembangunan mengenai rumah dinas dokter yang kini masih menjadi masalah.  (AS)

Advertisement

Related

berita utama 221853686056133058

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item