Provokasi Warga, AGRA Manfaatkan Ketimpangan Sosial

pena iklan pena iklan
PenaKapuas.com - Berdasarkan pantauan intelegen Polres Kapuas Hulu, aktifitas Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) di kawasan Hulu Kapuas, kecamatan Putussibau Selatan belum menjurus pada unsur pidana atau pun radikalisme. Sehubungan dengan provokasi AGRA yang menyebabkan masyarakat di Hulu Kapuas terbagi menjadi beberapa kubu, pihak Polres Kapuas Hulu menilai hal tersebut disebabkan adaya ketimpangnnan sosial yang berhasil dimanfaatkan AGRA. 
IPTU Suroso

Kapolres Kapuas Hulu melalui Kasat Intel, IPTU Suroso mengungkapkan, AGRA sebetulnya sudah termonitor dari tahun 2012, saat Kapolres Kapuas Hulu masih AKBP Dhani Kristianto SIK. AGRA masuk untuk memperjuangkan hutan adat dan hutan rakyat, memilah hak masyarakat dari hutan lindung. “Jadi mereka menggait pihak adat dan pemerintahan desa setempat,” ujarnya di Mapolres Kapuas Hulu, Selasa (16/2/2016).

Lokasi AGRA ini cukup jauh, dari Putussibau hanya bisa menempuh jalur air. Dua hari baru sampai kesana. AGRA di Hulu Kapuas diketahui telah membentuk sekertariat tersendiri. Kendati demikian, dari pantauan Kepolisian ranah kegiatan AGRA belum memenuhi unsur pidana. Mereka lebih kepada sistem perdata perdata. "Tapi intinya mereka memang menolak kebijakan pemerintah, untuk perjuangkan kesejahteraan masyarakat disana," ungkap Suroso.

Dari potensi AGRA, mereka dapat mempengaruhi perangkat desa. Bahkan bisa mengarah ke beberapa desa lain atau kecamatan. "Analisa kami memang hasutannya masalah pembangunan, ketimpangan sosial yang terjadi di Hulu Kapuas. Masyarakat disana merasa dianaktirikan, lihat saja pembangunan disana sangat minim, ekonomi susah, jalan saja tidak ada. ini yang dimanfaatkan AGRA," tutur Kasat Intel “Ini seperti upaya shock terapi agar pemerintah bisa memperhatikan masyarakat dan pembangunan disana,” ungkapnya.

Memang masyarakat Hulu Kapuas terprovokasi karena kualitas sumber daya manusia yang rendah. Tapi begitu juga mereka akan mudah untuk dirangkul kembali oleh Pemerintah. Kalau lintas timur tembus ke darah mereka mungkin Pemerintah bisa memberi wawasan yang baik ke masyarakat disana. “Mereka juga akan terdukung dari sisi infrastruktur,” kata Kasat.

Apa yang harus dilakukan kepada masyarakat Hulu Kapuas?, menurut Kasat, Pemerintah memang harus mendekatkan diri. Masyarakat disana memang perlu dirangkul, jangan terlalu mengarah ke proses penegakan hukum dari aparat keamanan. "Sebetulnya sudah tepat pembianaan dari Pemda selama ini melalui wawasan kebangsaan, tapi ini perlu dilakukan kontinyu. Saya yakin mereka bisa terangkul. Jangan sampai disana kurang pembinaan," pesan Suroso.

Meski ada pro kontra masyarakat di Hulu Kapuas, kata Kasat, belum ada jurusan yang memicu konflik. Apalagi mereka hitungannya sekeluarga semua. Fokus mereka memang melawan kebijakan yang memprioritaskan kawasan hutan dibandingkan masyarakat. Kalau radikalisme, di AGRA belum ada. "Adapun penerapan rekomendasi pertambangan emas yang di isukan, itu bisa saja atas dasar klaim wilayah adat,” tutup pria yang sebelumnya menjabat Kapolsek Martinus ini. (yohanes santoso)

Advertisement

Related

Kapuas Hulu 806090844800282688

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item