Pimpinan Eksekutif Kapuas Hulu, Nasir-Anton Sudah Dilantik

pena iklan pena iklan
PenaKapuas.com – Pemimpin jajaran Ekeskutif kabupaten Kapuas Hulu, AM Nasir SH dan Antonius L Ain Pamero SH telah dilantik oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Drs Cornelis MH, di Balai Petitih Kantor Gubernur, Jl.Ahmad Yani I, Kota Pontianak, Kamis (17/2/2016), Pukul 10.00 WIB. 

Nasir, sapaan akrab AM Nasir, adalah incumbent yang kembali menduduki singga sana kepemimpinan di kabupaten Kapuas Hulu. Dengan menggandeng Anton, Nasir menajadi bupati dua periode, 2010-2015, 2016-2021.
AM Nasir & Antonius LA Pamero

Bupati Kapuas Hulu, Nasir dan Wakilnya Anton dilantik bersamaan dengan lima bupati dan wakil bupati terpilih lainnya. Mereka adalah Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, Martin Rantan dan Suprapto. Bupati dan Wakil Bupati Sekadau, Rupinus dan Aloysius. Bupati dan Wakil Bupati Sintang, dr. Jarot Winarno dan Askiman. Bupati dan Wakil Bupati Melawi, Panji dan Dadi Sunarya Usfa Yursa. Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot dan Agustinus Naon.

Sedangkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih di kabupaten Sambas, H. Atbah Romin Suhaili dan Hj. Hairiah Hasan Kamaruddin, akan dilakukan pelantikan pada tahap II di antara Juni atau Juli mendatang. Pimpinan Eksekutif Sambas ini belum dilantik lantara masa jabatan pimpinan sebelumnya belum berakhir. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya akan melantik para kepala daerah terpilih dalam pilkada serentak gelombang pertama 9 Desember 2015 pada pertengahan Februari 2016 mendatang. “pelantikan kepala daerah terpilih pada pertengahan Februari 2016 tersebut khusus dilakukan pada kepala daerah yang tidak sedang menempuh jalur hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).” kata Tjahjo usai menghadiri Silaturahmi Nasional Partai Nasdem di kawasan Nusa Dua, Bali, Sabtu (16/1/2016) malam.

Untuk kepala daerah yang sedang berperkara di MK, Mendagri akan melantik paling lambat pada pertengahan Maret 2016. Dengan demikian, proses transisi pemerintahan daerah tidak akan terganggu.  "Mudah-mudahan pilkada di daerah yang enggak ada sengketanya di MK, mudah-mudahan paling lambat pertengahan Februari. Harapan saya, kemudian yang sengketa pilkada kalau memang bisa dipercepat,‎" jelas Tjahjo.

Dia menyatakan, pihaknya tidak ingin terlalu lama melantik para kepala daerah terpilih agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di daerah dan roda pemerintahan di daerah bisa terus berjalan.‎"Apa pun ada UU yang mengatur, saya kira kalau terlalu lama justru peran pilkada serentak 9 Desember itu enggak ada maknanya. Termasuk Plt pejabat kepala daerah kalau terlalu lama sangat mengganggu keputusan politik pembangunan di daerah," tutup Mentri besutan PDI Perjuangan ini. (yohanes santoso/internet)
Advertisement

Related

Berita 7322390988322758780

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item