Masuk Taman Nasional, Masyarakat Tanjung Lokang Tak Bisa Buat Sertifikat Tanah

pena iklan pena iklan
PenaKapuas.com - Berada di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun membuat masyarakat desa Tanjug Lokang, kecamatan Putussibau Selatan dilema. Terbentur dengan regulasi kehutanan, masyarakat di desa tersebut jadi tidak bisa membuat sertfifikat tanah, meskipun mereka sudah tinggal dikawasan tersebut sebelum status taman nasional ditetapkan. “Untuk membuat sertifikat segala memang jadi masalah. Karena kami masuk dalam kawasan taman nasional, otomatis kami tidak bisa membuat sejenis sertifikat atau surat keterangan tanah,” kata Hermanto, Kades Tanjung Lokang, Jumat (19/2).
Iman Sabirin
Hermanto
Status taman nasional juga membuat akses darat menuju Putussibau, ibu kota kabupaten Kapuas Hulu terkendala. Akibatnya, kadang kala masyarakat sulit untuk mendapatkan suplai sembako (sembilan bahan pokok). “Karena tidak ada akses darat, jadi jarak tempuh jauh ke daerah kami. Sembako menjadi terkendala, karena hanya mengharapkan dari Putussibau. Kami tidak bisa beli ke kaltim belum ada jalan yang bagus kesana,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kapuas Hulu, Iman Sabirin S.Pd.I menilai ada cela untuk masyarakat desa Tanjung Lokang mendapatkan hak sertifikat, atas tanah yang diwarisi leluhurnya. “Sebenarnya tidak ada yang sulit. Tinggal bagaimana dari pihak Balai Taman Nasionalnya, konsen atau tidak membina masyarakat disana. Kemudian bagaimana dari kemauan SKPD terkait, Camat dan Aparatur Desa setempat,” tegas Iman.
Misalkan di kawasan Taman Nasional ada rumah warga yang sudah diitempati lebih dari 20 tahun. Dari Kementrian bilang itu bisa dibuat sertifikat. “Namun memang kenyataannya dibawah ini tidak jelas juga,” tandasnya.
Iman menilai tidak ada masalah pada sisi aturan. Apa pun kegiatan semua ada aturan dari pemerintah pusat. Cuma, bagaimana pelayanan kepada masyarakatnya saja yang harus menjadi fokus. “Mungkin saja dalam hal ini TNBK “Setengah Hati”, ini bisa saja. Demikian juga BPN mungkin setengah hati. Izin pinjam pakai untuk masyarakat di kawasan itu kan bisa diproses, sehingga mereka bisa membuat sertifikat. Ini saya rasa gampang dan mudah untuk mengurusnya, hanya saja pada manusianya yang menjadi kendala, mereka tidak mau mengurus sertifikat untuk masyarakat disana,” tutup Iman. (yohanes santoso)


Advertisement

Related

Berita 8973702472536030367

Posting Komentar

emo-but-icon

Terhangat

Terbaru

Komentar

Advertisement

item